Follow detikFinance
Kamis 09 Mar 2017, 16:12 WIB

Atur Pengelolaan Tanah, RI Tak Ingin Bernasib Seperti Zimbabwe

Hendra Kusuma - detikFinance
Atur Pengelolaan Tanah, RI Tak Ingin Bernasib Seperti Zimbabwe Foto: Istimewa
Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) memastikan, pemberian sertifikat seluruh tanah di Indonesia harus dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan aturan yang ada.

Menteri ATR Sofyan Djalil menyebutkan, pemetaan sekaligus pemberian sertifikat ditargetkan rampung pada 2025. Di mana, pada tahun tersebut seluruh tanah di Indonesia sudah terpetakan, tercatat dan bisa disertifikasi.

Adapun, kata Sofyan, percepatan pemberian sertifikat tanah masyarakat juga masuk ke dalam program reforma agraria yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Masalah reforma agraria itu masalah yang mendesak," kata Sofyan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Sofyan menyebutkan, pemerintah harus betul-betul menyiapkan aturan mengenai pemetaan hingga percepatan sertifikat seluruh tanah di Indonesia.

Dia mengungkapkan, Indonesia jangan sampai seperti Zimbabwe. Negara ini menerapkan reformasi agraria dengan membagi-bagi lahan perkebunan, namun tidak diatur dengan jelas pengelolaan dan pemanfaatannya.

Alhasil, kebijakan itu justru membuat Zimbabwe menjadi negara net importir.

"Zimbabwe berhasil melakukan reforma agraria, seluruh kebun dibagi-bagi. Akhirnya Zimbabwe menjadi negara produksi yang macam-macam pangan sebelumnya, akhirnya menjadi net importir, hampir seluruh produk pertanian, karena kekeliruan policy," tambahnya.

Menurut Sofyan, persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini, mengenai pemetaan lahan masih berdasarkan orientasi market. Sehingga, tanah seperti produk komoditi yang banyak diburu.

Jika tidak diatur, lanjut Sofyan, generasi penerus bangsa dipastikan sulit dan bahkan tidak mampu memiliki lahan untuk menjadi tempat tinggal.

"Penataan pertanahan selama ini market oriented, sehingga tanah seperti komoditas, kalau tanah dibiarkan cuma orang kaya yang punya, kalau tidak di tata, maka generasi milenial tidak punya rumah," jelasnya.

Sofyan mengungkapkan, pada program reforma agraria pemerintah menyiapkan UU pertanahan yang diperkirakan akan dibahas oleh DPR pada akhir bulan ini. Intinya, kata Sofyan, beleid ini berprinsip pada ekonomi berkeadilan.

"Mudah-mudahan bagaimana bisa mencapai tujuan tanpa menciptakan distorsi yang mengganggu ekonomi kita," tukasnya. (hns/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed