Follow detikFinance
Rabu 15 Mar 2017, 07:37 WIB

Sri Mulyani: Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi RI di 2017

Hendra Kusuma - detikFinance
Sri Mulyani: Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi RI di 2017 Foto: Wahyu Daniel
Jakarta - Pemerintah telah menjaga stabilitas perekonomian Indonesia dengan menggunakan instrumen APBN. Instrumen tersebut berhasil merealisasikan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,02%.

Dengan bekal realisasi perekonomian di 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, momentum pertumbuhan ekonomi akan berlanjut di 2017. Dengan sisi ekspor diperkirakan akan mengalami perbaikan.

"Tapi pemerintah tetap waspada karena tantangan global seperti The Fed akan menaikan fed rate, ekonomi China akan terus adjusment, kepastian arah kebijakan ekonomi di AS, Eropa yang masih bergulat dengan berbagai macam persoalan seperti Brexit, kemungkinan referendum di Scotland, Pemilu di beberapa negara," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/3/2017) malam.

Dengan masih adanya ketidakpastian global, Sri Mulyani berharap instrumen APBN masih bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi di level 5,1% pada tahun ini.

Pemerintah pada APBN 2017 menetapkan inflasi kurang lebih 4%, nilai tukar atau kurs sebesar Rp 13.300, harga minyak dunia US$ 45 per barel, serta produksi minyak sebesar 815 ribu barel per hari.

Pada 2017, kata Sri Mulyani, ada banyak pekerjaan rumah pemerintah, yakni membangun masyarakat yang adil dan makmur. Sebab, sampai saat ini masih ada 10% masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

"Tingkat kemiskinan dari 2007 16,6% jadi 10,7% masih tetap besar. Ketimpangan bukan hanya vertikal antar jenjang masyarakat tapi juga horizontal antar Provinsi. Presiden undang gubernur untuk ceritakan kondisi masing-masing wilayahnya dalam rangka mengatasi ketimpangan," tambahnya.

Guna mengantisipasi berbagai tantangan perekonomian di 2017, Mantan Direktur Bank Dunia ini menuturkan, pemerintah perlu menciptakan perekonomian dengan menjaga momentum, serta membangun perekonomian inklusif dengan instrumen kebijakan baik APBN dan moneter serta jasa keuangan secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, kebijakan APBN juga akan dibuat sebagai instrumen menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif, lalu defisit juga akan tetap dijaga sesuai dengan target, sehingga tidak ada lagi krisis kepercayaan dari kredibilitas APBN.

"Defisit dijaga pada tingkat dianggap cukup ciptakan stimulus tampa ciptakan krisis kepercayaan dari keedibilitas APBN. Defisit anggaran Indonesia di bawah negara lain di 10 tahun terakhir, tapi pertumbuhan ekonominya tinggi. Ini gambarkan instrumen fiskal saja sudah mencukupi, tapi kebijakan di luar fiskal luar biasa penting," jelasnya.

Dari sisi penerimaan pajak, Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain, apalagi dari sisi kepatuhannya. Momentum program ampunan pajak diharapkan mampu perbaiki dan reformasi kebijakan perpajakan.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, alokasi anggaran pada 2017 juga akan lebih banyak untuk investasi sektor produktif dan meningkatkan kualitas infrastruktur nasional, SDM, dan kemampuan memperbaiki kelembagaan seperti Polri, TNI dan lembaga hukum lainnya.

"Banyak dari APBN yg kami belanjakan melalui Pemda untuk memakmurkan rakyat Indonesia lebih cepat karena Pemda lebih dekat dan memahami. Maka kami lihat anggaran yang dibelanjakan melalui daerah sudah sama besarnya dengan K/L dan tantangannya bukan dari jumlah anggaran, tapi bagaimana agar visa dibelanjakan dengan baik," kata dia. (ang/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed