Follow detikFinance
Senin 17 Apr 2017, 11:55 WIB

Pimpinan BPK Temui Jokowi, Lapor Potensi Kerugian Negara Rp 6,55 T

Ray Jordan - detikFinance
Pimpinan BPK Temui Jokowi, Lapor Potensi Kerugian Negara Rp 6,55 T Foto: BPK lapor ke Jokowi/ Bagus detikcom
Jakarta - Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka melaporkan soal kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pertemuan berlangsung di Gedung Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017). Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi oleh Menko Polhukamn Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK, Harry Azhar Aziz, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, secara umum BPK mengungkap 5.810 temuan, yang memuat 1.393 kelemahan. Temuan ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IFIPS) II Tahun 2016

"Sebanyak 18 persen permasalahan pada kelemahan SPI dan 82 persen merupakan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang nilainya Rp 19,84 triliun," kata Harry.

Harry melanjutkan, dari ketidakpatuhan itu permasalahannya ada yang berdampak finansial sebanyak 32% atau senilai Rp12,59 triliun. "Rinciannya adalah yang jelas-jerlas merugikan negara sebanyak 1.205 temuan, senilai Rp 1,37 triliun atau 61% dan 329 potensi kerugian negara sebesar 17% yang nilainya lebih besar Rp 6,55 triliun. Dan yang ketiga yaitu yang 22% atau sebanyak 434 kekurangan penerimaan yang nilainya sebesar Rp 4,66 triliun," kata Harry.

Dari permasalahan diungkap BPK tersebut, lanjut Harry, ada tiga permasalahan utama. Pertama, jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai.

"Pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD belum didukung dengan jumlah dan fasilitas SDM yang memadai, karena ada 155 Pemda yang program jaminan kesehatannya belum terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional," katanya.

Kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA/K antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat belum diatur. "Untu itu perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah," katanya.

"Ketiga, wajib pajak, pungut pajak pertambahan nilai," tambahnya. (rjo/wdl)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed