Follow detikFinance
Kamis 18 May 2017, 19:53 WIB

Diintip Ditjen Pajak, OJK Jamin Nasabah Kakap Tak Akan Kabur

Hendra Kusuma - detikFinance
Diintip Ditjen Pajak, OJK Jamin Nasabah Kakap Tak Akan Kabur Foto: Ari Saputra
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan, para nasabah kelas kakap tidak akan menarik dananya dari perbankan nasional usai terbitnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

"Saya tidak melihat bahwa DPK akan tergerus. Apalagi tadi penjelasan Bu Menteri (Sri Mulyani) bahwa akan diatur sedemikian rupa sehingga tetap saja kita kedepankan kerahasiaan bank," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).



Selama ini, kata Muliaman, akses data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan sudah berlangsung, yakin dengan otoritas pajak meminta izin terlebih dahulu kepada OJK. Dengan adanya Perppu ini, mekanismenya diubah dengan tidak lagi meminta izin kepada OJK.

Dia meyakinkan, keterbukaan informasi data nasabah perbankan hanya untuk kepentingan perpajakan. Sedangkan untuk kepentingan di luar perpajakan masih tetap rahasia.



"Jadi mudah-mudahan ini bisa kita jelaskan secara baik. Didukung dengan kesiapan operasional teknisnya, terutama dari unit dan pihak terkait termasuk di DJP. Saya kira kalau ini semua bisa dimiliki saya yakin, kalau sekarang ini masih bertanya-tanya, tapi hari ini saham bank sudah baik lagi. Mudah-mudahan penjelasan hari ini semakin confirm bahwa kita bisa jalankan ini dengan perangkat pendukung protokol yang baik," tegas Muliaman.



Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, Perpu Nomor 1/2017 ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Automatic Exchange of Information (AEoI).

Mengenai dampak bagi nasabah perbankan kelas kakap, Agus mengungkapkan, bahwa BI telah melihat dana individu yang berkisar Rp 2 miliar ke atas terkait dengan sensitifitas dari aturan baru ini.

"Jadi semua terkendali dengan baik. Kita harus sukseskan ini, karena di antara negara berkembang dan Indonesia tax ratio-nya masih di 11% sungguh suatu hal yang perlu kita perbaiki. Karena negara lain di atas 20% dan negara di ASEAN sudah 16%. Ini bentuk konkret pemerintah reformasi fiskal," kata Agus.



Lanjut Agus, keadaan dana pihak ketiga sampai saat ini masih terkendali. Sebab, jika ada nasabah yang menarik dananya dari perbankan akibat takut diperiksa, dipastikan akan bingung menempatkan dana tersebut di mana.

Karena, terdapat 100-an negara lebih ikut berkomitmen untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan.

"Kita juga sudah melaksanakan tax amnesty, sudah ada deklarasi aset. Jadi ini semua sudah berjalan sesuai perspektif. Kami dari BI meyakini tidak akan ada dampak terhadap likuiditas perbankan. Kalaupun ada itu temporary, dan BI akan hadir dalam bentuk temporary liquidity financing," pungkas Agus. (mkj/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed