Follow detikFinance
Jumat 09 Jun 2017, 20:02 WIB

Sri Mulyani: Tak Ada Tambahan Pajak untuk Rekening yang Diintip

Hendra Kusuma - detikFinance
Sri Mulyani: Tak Ada Tambahan Pajak untuk Rekening yang Diintip Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak pelu lagi merasa resah dengan langkah pemerintah yang ikut dalam kesepakatan internasional terkait keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Sri Mulyani menyadari, dalam implementasi aturan tersebut ditetapkan batasan saldo rekening keuangan sebesar Rp 1 miliar bagi orang pribadi dan tidak ada batasan untuk badan usaha. Tujuan batasan saldo ini bukan sebagai objek pajak melainkan basis data pemerintah dalam rangka penukaran dengan 100 negera yang mengikuti AEoI.

"Kami imbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak perlu resah dengan askes informasi. Kenapa? kewajiban melaporkan sekali setahun ada pada lembaga jasa keuangan (LJK) bukan pemilik rekening. Masyarakat bayar pajak setahun sekali, masyarakat miskin tidak bayar pajak, tapi dapat subsidi dari pemerintah kan, melalui kartu keluarga sejahtera, kartu sehat," kata Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (9/6/2017).


Mantan Direktur Bank Dunia ini menegaskan, basis data yang diambil dari penetapan batas saldo juga nantinya hanya digunakan untuk melengkapi data perpajakan. Dipastikan tidak ada beban pajak tambahan.

"Apalagi kalau sudah dilaporkan di tax amnesty, tetapi informasi tetap kami butuhkan, tidak ada beban pajak tambahan atas rekening yang dilaporkan," jelas dia.

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan terkait AEOI juga menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan LJK kepada Ditjen Pajak. Para pegawai pajak juga disumpah untuk menjaga kerahasiaan data tersebut.

"Kami tidak menggunakan data itu selain untuk perpajakan. Pemerintah dengan uang pajak diterima untuk melindungi masyarakat miskin, UMKM, hadir untuk membantu yang tidak mampu," kata dia.


Ke depannya, Sri Mulyani justru akan meminta Ditjen Pajak untuk menjelaskan terkait dengan data atau jumlah pengaduan yang sudah masuk terkait dengan perpajakan. Pasalnya, pemerintah sangat memerlukan data basis pajak yang lengkap.

"Kalau ada basis pajak lengkap maka mampu mendesain pajak yang adil, masyarakat miskin dibantu, UMKM diberdayakan, mereka yang kaya membayar kewajiban tidak bisa menghindari pajak," tutupnya. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed