Follow detikFinance
Jumat 16 Jun 2017, 15:47 WIB

Soal Kasus PT Garam, Susi: Kami Hanya Keluarkan Rekomendasi Impor

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Soal Kasus PT Garam, Susi: Kami Hanya Keluarkan Rekomendasi Impor Foto: M Rofiq
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara mengenai kasus penyalahgunaan izin impor garam yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Garam, Achmad Boediono. Achmad dijadikan tersangka terkait perubahan rencana impor garam konsumsi menjadi garam industri.

Susi mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya mengeluarkan rekomendasi impor garam konsumsi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015. Rekomendasi impor pun hanya diberikan kepada PT Garam saja sehingga lebih mudah dalam melakukan pengawasan.

"Untuk garam, KKP hanya sesuai dengan Permendag itu merekomendasikan garam konsumsi, tidak ada yang lain. Jadi kalau garam konsumsi stok nasional kurang, PT Garam harus beri dan hanya cuma PT Garam. Ini adalah mengubah dari dulu semua orang bisa impor, sekarang jadi satu pintu untuk mengontrol," jelas Susi saat jumpa pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2017).

Susi juga menyebutkan kasus yang menimpa Achmad dimungkinkan adanya jebakan dari pihak lain. Sehingga pimpinan tertinggi PT Garam ditahan Bareskrim Polri.

"Bahwa kemudian ada kemungkinan disalahgunakan, baru kemungkinan ya karena indikasi ada permainan yang menjebak sana sini juga kelihatan sekali," ujar Susi.

Susi menambahkan, rekomendasi impor kepada PT Garam diberikan untuk menjaga pasokan garam dalam negeri. Sekaligus tidak merugikan petani garam dalam negeri.

"Karena kita memang PT Garam masuk ke dalam impor garam adalah dengan tujuan supaya menjaga pasokan dan kebutuhan itu berimbang, dengan tidak merugikan petani garam," ujar Susi.

Susi juga menyebutkan, baik garam konsumsi maupun garam industri sama-sama dapat dikonsumsi. "Sebetulnya garam konsumsi dan industri sama saja. Kau beli garam industri ya bisa dimakan," tambah Susi.

Saat ini, pihaknya tengah menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari Bareskrim Polri. Susi juga menyebutkan bahwa kasus demikian tidak semestinya membuat semangat pemerintah loyo membenahi tata niaga pangan.

"Jadi ini persoalan yang memang masih ada ambigu sana-sini. Kita konsultasi dengan reskrim dan sebagainya, dan kita menunggu penyelidikan lebih lanjut," tutup Susi. (ang/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed