Follow detikFinance
Senin 19 Jun 2017, 20:48 WIB

Tekad Kuat Sri Mulyani Agar DPR Setujui Aturan Pajak Intip Rekening

Hendra Kusuma - detikFinance
Tekad Kuat Sri Mulyani Agar DPR Setujui Aturan Pajak Intip Rekening Foto: Hendra Kusuma
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat memberikan persetujuan terkait dengan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Sri Mulyani menyebutkan, penerapan aturan 'intip rekening' menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio Indonesia yang masih berada dikisaran 10,7%.

"Kami akan tetap bahas dengan Dewan. Kami harap Perppu AEoI bisa disetujui oleh Dewan dan tidak menempatkan Indonesia pada posisi sulit untuk jaga penerimaan pajak. Kami akan terus konsultasi dengan Dewan karena ada banyak isu yang mengenai concern, apakah mereka bisa percayai Ditjen Pajak itu harus kami jawab dan respon dengan perbaikan GCG," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Sri Mulyani menyebutkan, melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) juga menjadi upaya pemerintah menekan upaya praktik penghindaran pajak atau Base Erotion Profit Shifting (BEPS).

"Maka kami perlu kerja sama secara internasional untuk kejar tax evasion ataupun tax avoidance, ataupun BEPS," jelas dia.

Untuk mensukseskan program intip rekening ini, Sri Mulyani menuturkan, dibutuhkan regulasi utama seperti Perpu dan regulasi pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta sistem IT dan format penukaran data seperti common reporting standard (CRS).

"Untuk Indonesia bisa memenuhi syarat AEoI pada 2018, maka kami perlu lengkapi tiga syarat itu. Masing-masing negara tidak perlu lengkapi perjanjian bilateral. Seluruh kompeten otoritas pajak bersama-sama tanda tangan kemarin. Agar semua negara yang sudah ikut dan untuk kurangi BEPS kita langsung tanda tangan simultan itu kami lakukan di Paris, akhir bulan lalu," ungkap dia.

Tidak hanya itu, kata Sri Mulyani, keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan juga ditunjukan dengan melakukan kerja sama secara langsung seperti yang belum lama ini dilakukan Ditjen Pajak dengan Hong Kong.

"Sesudah itu kami bisa meminta negara lain untuk punya komitmen yang sama. Negara lain memanfaatkan loophole untuk lakukan tax avoidance yang sulit untuk kami lacak. Kami berharap dengan Perppu AEoI kami bisa laksanakan berbagai macam upaya untuk cegah banyak sekali praktik avoidance penghindaran pajak," tutup dia.

(mkj/mkj)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed