ADVERTISEMENT
Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 06 Jul 2017 15:02 WIB

RI Belajar dari Brasilia Sampai Kazakhstan Soal Pindah Ibu Kota

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Foto: Ilustrasi: Zaki Alfarabi Foto: Ilustrasi: Zaki Alfarabi
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mengkaji pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan masih mempelajari studi literatur dari negara-negara yang memiliki sejarah perpindahan ibu kota.

"Banyak ya, seperti Brasilia dan Sao Paulo di Brasil, New York dan Washington DC di Amerika Serikat (AS), Astana di Kazakhstan, kami pelajari semuanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar negaranya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Basuki menjelaskan, kriteria sebuah wilayah untuk menjadi kota baru adalah memiliki infrastruktur penunjang yang baik.

"Ya infrastruktur seperti perkotaan, sistem tata kota, sistem drainase, transportasi kan macam-masam ya bisa jalan raya, kereta hingga mass rapid transit (MRT)," ujarnya.

Basuki menjelaskan, pemindahan ibu kota ini sebenarnya adalah untuk memisahkan pusat kegiatan ekonomi dengan pusat pemerintahan.

"Tapi memindahkan administrasi pemerintahan itu kan tidak mudah ya, contohnya Kementerian ini di Jakarta ada 900 ribu pegawai, kalau memang dipindahkan ke sana harus disiapkan juga, tapi memang harus diputuskan sesuai kajian Bappenas baru bisa ditentukan," ujar dia.

Baca Juga: Membagi Beban Jakarta

Menurut Basuki, perpindahan membutuhkan waktu minimal sekitar 4-5 tahun mulai dari pembangunan dan pindah secara administrasi. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com