Follow detikFinance
Kamis 13 Jul 2017, 13:43 WIB

Posisi Menteri Ekonomi Tidak Boleh Ditempati Politisi

Hendra Kusuma - detikFinance
Posisi Menteri Ekonomi Tidak Boleh Ditempati Politisi Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Perombakan jajaran kabinet kerja merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski demikian, Presiden Jokowi diharapkan tidak menempatkan para politisi pada kursi menteri bidang ekonomi.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, kepada detikFinance, Kamis (13/7/2017).

Secara umum, ekonomi Indonesia berada pada jalur yang benar. Ekonomi tumbuh tinggi diimbangi dengan kondisi inflasi hingga nilai tukar rupiah yang terkendali. Walaupun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari sisi implementasi.

"Secara khusus kinerja tim ekonomi Jokowi relatif cukup baik meskipun masih banyak implementasi kebijakan ekonomi yang belum berjalan mulus dan masih banyaknya isu klasik yang masih menghambat masuknya investasi di sektor riil serta menurunnya konsumsi masyarakat," paparnya.


Bila Presiden Jokowi tetap melakukan pergantian, diharapkan mampu untuk memperkuat koordinasi antar Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah. Persoalan ini, menurut Josua menjadi penyebab terlambatnya implementasi dari berbagai kebijakan.

"Diharapkan koordinasi antar kementerian harus diperkuat sedemikian sehingga implementasi dan eksekusi kebijakan pemerintah dapat dirasakan bagi masyarakat dan sektor usaha," jelas Josua.

Lebih spesifik, Josua menyoroti berbagai persoalan di bidang pangan, investasi hingga pengelolaan anggaran. Dari sisi pangan, pemerintah harus mampu menciptakan stabilisasi harga untuk komoditas yang bersifat musiman seperti cabai, bawang dan lainnya.

Pada bagian investasi, pemerintah sangat diharapkan mampu memanfaatkan investment grade yang diterima Indonesia untuk menarik pemilik modal masuk lebih banyak ke dalam negeri. Di sisi lain hambatan realisasi investasi secepatnya bisa diatasi.

"Kebijakan fiskal yang cenderung ekspansif khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur mesti didukung pula oleh optimalisasi penerimaan negara yang perlu terus didorong melalui reformasi perpajakan sedemikian sehingga dapat menciptakan kebijakan fiskal yang berkesinambungan," ujarnya.


Josua menilai posisi menteri bidang ekonomi sebaiknya dari kalangan profesional, bukan politisi. Apalagi tak lama lagi Indonesia akan memasuki periode Pemilihan Umum (Pemilu).

"Sebaiknya tim ekonomi Jokowi diharapkan profesional dan sebaiknya bebas dari intervensi kepentingan dan politik mengingat tahun 2018, banyak agenda politik yang akan berlangsung yakni pilkada, kampanye pemilu legislatif serta jelang pemilu presiden 2019," ungkapnya.

"Profesionalisme menteri perlu ditingkatkan dan harus fokus dalam menyelesaikan pekerjaan rumahnya yang belum terselesaikan," tegas Josua. (mkj/hns)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed