Follow detikFinance
Sabtu 15 Jul 2017, 14:22 WIB

Di Depan Alumni UI, Susi Blak-blakan Soal Illegal Fishing

Hendra Kusuma - detikFinance
Di Depan Alumni UI, Susi Blak-blakan Soal Illegal Fishing Foto: Hendra Kusuma/detikFinance
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi pembicara kunci dalam acara halal bihalal Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) yang berlangsung di Auditorium Utama Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP).

Di hadapan para alumni UI, Susi membeberkan tentang praktik illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia. Dia menceritakan, sejak dipercaya masuk jajaran kebinet kerja oleh Presiden Jokowi, visi dan misi pemerintah adalah membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

Dengan pengalaman yang cukup lama di dunia perikanan, Susi mengaku tidak mudah mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, meskipun refleksi laut Indonesia terpanjang nomor 2 di dunia.

"Karena neraca perdagangan perikanan kita hanya nomor 3, jadi refleksi luas laut Indonesia menjadi tidak kelihatan," kata Susi di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Dengan pengalamannya, Susi menyadari, banyak hal di sektor perikanan Indonesua yang harus dibenahi. Dengan kesempatan emas sebagai orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Susi mengumpulkan data terkait dengan penyebab kinerja sektor perikanan di Indonesia.

Dari data sensus pada 2003-2013, kata Susi, jumlah rumah tangga nelaya berkurang dari 1,6 juta menjadi 800 ribu, 115 eksportir pengelolaan ikan tutup, ekspor Indonesia juga cuma menduduki uruan nomor 3.

"Dari situ saya melihat, bukan saja tidak tahu ada IUU fishing, tapi saya tidak begitu paham masifnya berapa besar. Mulai saya data berapa banyak kapal asing yang beroperasi di Indonesia. Saya butuh satu bulan data itu, akhirnya dapat angka 1.300-an yang punya izin tangkap ikan di Indonesia. Jadi akhirnya saya mulai, dari mana harus mengawali," jelas dia.

Sudah mengetahui adanya iliegal fishing di Indonesia, Susi lantas menerbitkan beberapa aturan seperti aturan moratorium kapal, larangan kegiatan transhipment, aturan disiplin PNS, hingga menerapkan kebijakan penenggelaman kapal.

"Saya bilang, kalau diperbolehkan saya akan tegakkan aturan yang membuat ini berhenti. Tapi bapak (presiden) harus dukung saya sepenuhnya, dan untuk sementara saya tidak mau diintervensi, ya kita mau buat sesuatu yang beri deterrence effect yang besar," tambah dia.

Sejak menerapkan aturan barunya, Susi juga tidak langsung diam, dirinya mengundang enam duta besar yang berasal dari China, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Australia. Sesuai data yang dimiliki, enam negara ini punya keterlibatan penting dalam praktek illegal fishing.

Dia melanjutkan, enam dubes ini diminta untuk mendukung Indonesia dalam menerapkan kebijakan anti illegal fishing.

"Saya butuh support anda untuk memerangi IUU fishing. Selesai itu saya panggil kawan pengusaha satu persatu, saya bicara beberapa saya kenal baik. Saya bilang, pesta selesai. Kita maju ke depan, saya tidak akan mencari siapa salah siapa benar. Saya akan lakukan amunisi nasional and from now stop," paparnya.

Dari data kapal yang memiliki izin sebanyak 1.300, Susi memastikan, izin tersebut banyak diduplikasi hingga jumlahnya menjadi 7.000. Dia mengaku tidak percaya di negeri yang berdaulat ribuan kapal asing bisa bebas berkeliaran.

Upaya yang dilakukannya juga melakukan sinergi dnegan instansi terkait untuk melakukan aksi-aksi yang membuat praktik ilegal fishing di Indonesia terhenti. Salah satunya, mulai ditegakan penenggelaman kapal.

"By the time kita mulai eksekusi, terjadi penenggelaman pertama, kedua dan semua mengerti tidak ada protes," jelas dia.

Dengan aksinya tersebut, Susi memastikan saat ini nilai tukar nelayan menjadi 110 dari yang sebelumnya hanya 104-105, bahkan beberapa komoditas kelautan dan perikan pernah menyumbang deflasi. Stock ikan dari yang sebesar 6,5 juta ton kini naik menjadi 12,5 juta ton, konsumsi ikan per kapita juga naik dari 36 kg menjadi 41 kg.

"Sekarang, neraca perdagangan perikanan kita nomor satu di dunia," ungkapnya.

Yang lebih menggembirakan lagi, kata Susi, berkat aturan pemberantasan ilegal fishing yang telah diterapkan juga berdampak baik terhadap penggunaan bahan bakar minyak, khusunya solar.

Dia memastikan, PT Pertamina (Persero) mampu menghemat 37% solar karena banyaknya kapal-kapal yang terbukti melakukan ilegal fishing sudah tidak lagi beroperasi.

"Kalau dihitung rupiah, angka 37% sekitar 7.000-8.000 kapal kapasitasnya 700 GT, melaut 5 bulan per hari 20 ton," tukas dia. (ang/ang)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed