berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
Cerita Susi Melobi Dubes Hingga Pengusaha Soal Illegal Fishing
Follow detikFinance
Sabtu 15 Jul 2017, 16:13 WIB

Cerita Susi Melobi Dubes Hingga Pengusaha Soal Illegal Fishing

Hendra Kusuma - detikFinance
Cerita Susi Melobi Dubes Hingga Pengusaha Soal Illegal Fishing Foto: Hendra Kusuma/detikFinance
Jakarta - Mengawali karirnya sebagai orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti langsung mencium aroma tidak sedap terhadap sektor yang dipimpinnya hingga saat ini.

Dia menceritakan, bahwa telah terjadi praktik illegal fishing yang membuat sengsara banyak pihak, bukan hanya nelayan, negara juga dirugikan oleh praktik tersebut.

Dalam upaya membenahi kondisi laut Indonesia dari praktik illegal fishing, Susi memulainya dengan menerbitkan aturan moratorium kapal asing, aturan larangan transhipment, aturan disiplin PNS, hingga mengimplementasikan aturan penenggelaman kapal.

Aturan yang diterbitkan pun perlu dukungan negara-negara lain serta diakui oleh dunia bahwa, illegal fishing merupakan praktik yang harus diperangi bersama.

Usai menerbitkan aturan barunya tersebut, Susi langsung mengundang enam duta besar (dubes) luar negeri seperti Malaysia, China, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Australia, hingga pengusaha untuk mendukung pembenahan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Enam negara tersebut, kata Susi, terlibat erat dengan praktik illegal fishing di perairan Indonesia. Saat mengundang, Susi mengawali dengan makan siang bersama yang dilakukan selama enam jam.

"Tentu saja awalnya manis-manis, exellency saya ini the most uneducated minister, tapi saya butuh support anda untuk memerangi IUU fishing. Selesai itu saya panggil kawan pengusaha satu persatu, saya bicara beberapa saya kenal baik. Saya bilang, pesta selesai," kata Susi saat menjadi pembicara kunci acara Halal Bihalal Iluni UI di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Dari data yang dimilikinya, terdapat 1.300 kapal yang memiliki izin, namun izin tersebut disalah gunakan dengan menduplikasi izin tersebut sehingga totalnya menjadi 7.000 kapal

"Jadi ya hampir tidak bisa dipercaya bahwa di laut kita, negara yang berdaulat, itu bisa berkeliaran ribuan kapal asing, ini sulit dipercaya, tapi that's a fact," tambah dia.

Dalam memberantas illegal fishing, Susi juga menjalin sinergi dengan semua instansi yang bersangkutan dengan kelautan dan perikanan, seperti Bakamla, Polisi Air, TNI Laut.

"Dan ternyata luar negeri juga mengerti bahwa kita negara berdaulat dan harus dihormati, dari situlah kita berawal, alhamdulillah detterence effect muncul," jelas dia.

Meski sudah menerapkan aturan anti illegal fishing, Susi mengaku, upayanya mengamankan sektor kelautan dan perikanan terhadap illegal fishing. Sebab, stok ikan di dunia sudah jauh berkurang dari yang diperkirakan.

Pada 2014, kata Susi, stok ikan yang boleh ditangkap ada 6,5 juta ton. Namun, usai menerapkan aturan pemberantasan illegal fishing meningkat menjadi 12,5 juta ton.

Hal tersebut juga berkat dukungan pada negara-negara yang selama ini terlibat pada praktik illegal fishing, serta menyadari bahwa illegal fishing merupakan musuh bersama yang harus dibasmi.

Saat ini, berdasarkan data yang dimilikinya, Susi telah melakukan kebijakan penenggelaman kapal terhadap 386 kapal. Bahkan, saat ini nilai tukar nelayan menjadi 110 dari yang sebelumnya hanya 104-105, bahkan beberapa komoditas kelautan dan perikan pernah menyumbang deflasi. Stock ikan dari yang sebesar 6,5 juta ton kini naik menjadi 12,5 juta ton, konsumsi ikan per kapita juga naik dari 36 kg menjadi 41 kg. (ang/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed