Follow detikFinance
Senin 17 Jul 2017, 15:38 WIB

Di DPR, Sri Mulyani Beberkan Risiko Bila Pajak Batal Intip Rekening

Hendra Kusuma - detikFinance
Di DPR, Sri Mulyani Beberkan Risiko Bila Pajak Batal Intip Rekening Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membeberkan alasan pemerintah meminta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, untuk segera disetujui menjadi UU.

Sri Mulyani menyebutkan, Perppu Nomor 1/2017 mendesak untuk dijadikan UU bukan karena hanya untuk memenuhi komitmen Indonesia di Internasional. Melainkan karena realisasi penerimaan atau setoran perpajakan beberapa tahun belakang jauh dari target yang ditetapkan.

Menurut Sri Mulyani, pada 2016 penerimaan perpajakan direvisi hanya sebesar 86% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Namun, pemerintah hanya mampu merealisasikan sebesar 82%.

"Itupun sudah termasuk tax amnesty, kalau di keluarkan tax amnesty, maka penerimaan pajak hanya 75%," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini melanjutkan, minimnya angka realisasi penerimaan perpajakan di 2016, dikarenakan akses Ditjen Pajak dalam melakukan pemeriksaan masih sedikit. Di mana, masih belum bisa secara otomatis mendapatkan informasi keuangan dari para lembaga keuangan.

Dalam Perppu Nomor 1/2017, Dirjen Pajak selaku otoritas pajak di Indonesia akan diberikan kewenangan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Di mana, para lembaga keuangan seperti perbankan, perbankan syariah, pasar modal dan asuransi dapat memberikan data secara otomatis.

"Ini kepentingan dan jadi perhatian kami. Mengingat batas defisit 3% terhadap PDB, kalau persentase pajak tidak terpenuhi dan kebutuhan belanja tidak bisa dihindari, maka defisit tak terhindari dan timbulkan masalah kredibilitas pada confident masyarakat terhadap keuangan nasional," ungkap dia.

Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta Komisi XI DPR untuk memberikan persetujuan mengubah Perpu Nomor 1/2017 menjadi UU.

Dia menyebutkan, aturan automatic exchange of information (AEoI) dapat direstui untuk menjadi UU. Sebab, aturan tersebut dapat mendorong basis data perpajakan dari lembaga keuangan dan negara mitra. Mendukung pengumpulan pajak, menciptakan keadilan dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, serta memenuhi komitmen Indonesia ikut AEoI.

"Kalau tidak, Indonesia akan dianggap sebagai negara yang tidak transparan, sebagai tax haven, tempat pencucian uang, dan tempat pendanaan teroris, lalu rugi dari sisi competitiveness untuk EODB, dan tidak peroleh informasi keuangan milik WP Indonesia di luar negeri baik yang sudah ikut tax amensty ataupun belum, maka timbulkan ketidakadilan," tutup dia. (mkj/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed