berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
RI Butuh Dana Rp 8.100 T Bila Ingin Ekonomi Tumbuh 7%
Follow detikFinance
Senin 17 Jul 2017, 16:28 WIB

RI Butuh Dana Rp 8.100 T Bila Ingin Ekonomi Tumbuh 7%

Eduardo Simorangkir - detikFinance
RI Butuh Dana Rp 8.100 T Bila Ingin Ekonomi Tumbuh 7% Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 7% untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Caranya, pemerintah harus bisa mendorong perputaran uang sampai dengan Rp 8.100 triliun setiap tahun.

"Kalau mau pertumbuhan ekonomi 7%, dibutuhkan tambahan pembiayaan sebesar 6-8% dari PDB setiap tahunnya. Itu setara dengan Rp 81 ribu triliun untuk 10 tahun atau Rp 8.100 triliun per tahunnya," kata Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean dalam Diskusi Media di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Tambahan pembiayaan tersebut bisa diperoleh dari beberapa sumber yang saat ini bisa digenjot penerimaannya. Di antaranya Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia yang saat ini masih berkisar 2% dari PDB.

"Ini tergolong rendah dibandingkan negara pesaing, sehingga perlu dinaikkan menjadi paling sedikit 5% dari PDB," ucapnya.

Sumber lainnya adalah penerimaan pajak yang harus lebih digenjot lagi. Rasio pajak yang saat ini hanya berkisar 11% dari PDB, perlu ditingkatkan ke angka 15%.

"Dari 165 juta warga negara yang harus bayar pajak, hanya 10 juta yang punya NPWP. Dari 10 juta yang punya NPWP, hanya 1 juta yang benar-benar bayar pajak," tutur Adrian.

Sumber dana lainnya adalah pasar modal dan mobilisasi tabungan masyarakat yang harus lebih ditingkatkan. Menurutnya, tingkat kedalaman finansial di pasar modal dan penetrasi lembaga keuangan saat ini harus ditingkatkan agar mobilisasi modal dan akumulasi tabungan nasional dapat dicapai lebih efektif.

Untuk mencapai target tambahan dana dari sumber-sumber pembiayaan tersebut, maka dibutuhkan pondasi hukum yang jauh lebih kuat. Pondasi hukum menurutnya menjadi pra syarat terpenting agar regulasi yang ada bisa berimbang serta hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik agar kepastian investasi dan usaha terjamin.

"Jadi tingkat kepastian, penegakan hukum, ketegasan hukum seharusnya sudah setara dengan negara-negara maju. Dengan demikian, pembiayaan bisa berjalan efektif dan akselerasi pertumbuhan ekonomi ke arah 7% bisa tercapai," pungkasnya. (mkj/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed