Follow detikFinance
Selasa 18 Jul 2017, 07:05 WIB

Go-Car Sampai Uber Patuhi Tarif Baru Taksi Online, Kemenhub Senang

Wahyu Daniel - detikFinance
Go-Car Sampai Uber Patuhi Tarif Baru Taksi Online, Kemenhub Senang Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Sejak 1 Juli 2017, Kementerian Perhubungan menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No.26 Tahun 2017, yang di dalamnya mengatur tarif batas atas dan bawah untuk taksi online.

Ada 3 hal pokok yang diatur dalam PM 26 Tahun 2017, yaitu tarif batas atas dan bawah, kuota, dan STNK. Menurut pemantauan Kemenhub, penerapan 3 hal pokok tersebut dapat terlaksana tanpa menimbulkan gejolak.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto, memberi apresiasi karena aturan ini direspons baik oleh pimpinan Go-Car, Grab, dan Uber selaku penyelenggara aplikasi taksi online.

[Gambas:Video 20detik]



Pada keterangan resminya, pihak Kemenhub menghimpun sejumlah pernyataan dari pimpinan penyelenggara aplikasi taksi online sebagai berikut:

Senior Vice President Operasional GO-JEK, Arno Tse:
"Kami dapat memastikan Go-Car akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait tarif batas bawah dan atas bagi operator jasa angkutan taksi daring. Saat ini komunikasi antara manajemen dan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terjalin dengan baik sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengikuti aturan pemerintah. Bahkan setiap pembuatan keputusan dan kebijakan kami selalu dilibatkan."

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata:
"Pemberlakukan aturan baru PM 26/2017 ini kami terima dan kami sebagai salah satu platform transportasi daring akan melaksanakan peraturan baru tersebut. Tidak hanya itu, kami juga siap bekerjasama dengan pemerintah untuk melengkapi segala syarat bagi para pengemudinya dan juga akan beroperasi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku."

Head of Communications Uber Indonesia, Dian Safitri:
"Uber Indonesia menyatakan bahwa kami siap bekerjasama dengan pemerintah menyusul ada penyesuaian tarif taksi online. Untuk ini kami pun terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah untuk memastikan manfaat penuh model bisnis dan aplikasi berbagi tumpangan seperti Uber dapat dirasakan oleh pengguna dan mitra-pengemudi di Indonesia."

"Dengan pernyataan-pernyataan tersebut kita terus melakukan komunikasi dan dialog dengan seluruh pihak terkait sejak diberlakukannya PM 26 tersebut. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah mendukung penerapan angkutan khusus atau online," tegas Pudji dalam keterangannya.

Penerapan tarif batas atas dan tarif bawah ditetapkan bersama pihak Kementerian Perhubungan dengan pihak-pihak terkait, dengan menghitung komponen baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung.

"Terkait tarif, kami berusaha membuat industri ini sehat dan bukan memikirkan hanya short term saja serta kami ingin para pengemudi mendapatkan harga dan nilai yang dibawa ke rumah dengan wajar karena apabila terlalu rendah, pengemudi yang akan jadi korban. Dengan tarif yang wajar, akan ada keseimbangan sehingga keberlangsungan operasional bisa terjaga dan kompetisi bisa terjadi dengan sehat," tambahnya.

Dijelaskan Pudji Hartanto, tarif yang diberlakukan dibagi menjadi 2 wilayah yaitu wilayah I untuk Sumatera, Jawa. dan Bali. Untuk wilayah I, tarif batas atasnya sebesar Rp 6.000/km dan tarif batas bawahnya Rp 3.500/km.

Sedangkan wilayah II adalah untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Untuk wilayah tersebut, tarif batas atasnya sebesar Rp. 6.500/km dan tarif batas bawahnya adalah Rp 3.700/km.

"Tarif tersebut sudah memperhitungkan komponen baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung seperti asuransi (pengemudi, penumpang dan kendaraan), biaya alat komunikasi (handphone)," jelas Pudji.

Hal pokok ketiga adalah STNK yang berbadan hukum. STNK yang berbadan hukum tetap diberlakukan, namun penggantian STNK dari pribadi menjadi berbadan hukum tersebut dapat diganti setelah masa berlaku STNK-nya habis.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan para operator angkutan online dan pengemudinya dalam memenuhi aturan yang tercantum dalam PM 26 Tahun 2017 tersebut, Pudji menjelaskan, penegakan hukum tetap dilakukan, namun penegakan tersebut lebih bersifat pemberian sanksi simpatik berupa peringatan belum sampai pada sanksi 'tilang'. Untuk itu Pudji mengimbau agar para pemerintah daerah dan pihak Kepolisian untuk menindakalanjuti imbauan Kemenhub.

"Pemberlakuan peraturan menteri ini memerlukan waktu penyesuaian sekitar 3 atau 6 bulan, nanti setelah setelah 6 bulan baru diterapkan penegakan hukum yang tegas," jelas Pudji.

Pudji menambahkan, Kemenhub ingin sebanyak mungkin pelaku angkutan sewa khusus yang berada di wilayah Jabodetabek mendaftarkan dirinya melalui sistem perizinan online yang baru-baru ini di-launching oleh BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek). Dengan terdaftarnya pelaku angkutan sewa khusus berarti telah mendapatkan legitimasi dalam berusaha dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Pudji juga menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan PM 26 Tahun 2017 tersebut dengan menurunkan tim monitoring. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan pengaduan kepada Contact Center Kementerian Perhubungan pada nomor telpon 151 / 021-151 atau melalui email : info151@dephub.go.id. (wdl/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed