Follow detikFinance
Rabu 09 Aug 2017, 15:52 WIB

Ketua KPK Bicara Soal Lonjakan APBN dan Masih Tingginya Korupsi di RI

Muhammad Idris - detikFinance
Ketua KPK Bicara Soal Lonjakan APBN dan Masih Tingginya Korupsi di RI Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Jakarta - Korupsi masih jadi masalah akut bagi Indonesia. Maraknya praktik tersebut membuat upaya pengurangan kesenjangan ekonomi seperti jalan di tempat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengatakan sejak keberadaan lembaganya pasca reformasi, tak ada indikasi kasus korupsi yang ditangani dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

"Dari KPK lahir sampai sekarang sudah ada 650 orang yang ditangkap dan berasal dari berbagai pihak. Ternyata belum ada penurunan, yang ada malah semakin bertambah korupsi. Pertama karena transformasi belum selesai, kedua karena APBN kita semakin membengkak, bengkaknya bukan main," kata Agus di acara Indonesia Development Forum di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (9/8/2017).


Dia mencontohkan, di tahun-tahun terakhir pemerintah Presiden Soeharto memiliki budget APBN sebesar Rp 190 triliun. Saat ini sudah membengkak menjadi lebih dari 2.100 triliun.

"Zaman Pak Harto anggaran negara Rp 190 triliun, hari ini sudah di atas Rp 2.100 triliun. Besarnya kenaikan bukan main, tapi di sisi lain safeguard belum terbangun. Dulu dana desa enggak ada, sekarang dana desa Rp 60 triliun, tapi safeguard dana desa belum ada," ujar Agus.

Menurutnya, masih tertutupnya penggunaan APBN juga membuat potensi korupsi pengawasannya rendah. "Syaratnya APBN harus dibuka, semua orang rakyat perlu tahu, sekarang kan yang tahu hanya eksekutif dan DPR," katanya.

Diungkapkannya, tumpah tindih kewenangan pada kementerian dan lembaga (K/L) di Indonesia juga membuat potensi korupsi semakin besar. Di sisi lain, deteksi dan penindakan korupsi yang dilakukan KPK juga cukup rumit karena tumpang tindih tersebut.

"Dana desa yang bertanggung jawab siapa. Akhirnya ketika ada kasus, siapa yang disalahkan? Sama sepertiga dari APBN kita ditransfer ke daerah, dana BOS itu ketika ada kasus siapa yang bertanggung jawab? Kemendiknas ketika ditanya bilang ada di Kemendagri, dilempar lagi ke Kemenkeu," ungkap Agus.

"Ada ego masing-masing dan belum ada koordinasi. Di negara lain yang mengurusi pegawai negeri itu satu kementerian. Kalau di sini ditangani Badan Kepegawaian Negara, ada Kemenpan RB, ada ASN, di daerah ketika angkat Sekda harus lewat gubernur. Tumpang tindih ini bukan main," tuturnya.


Dia melanjutkan, budaya korupsi yang marak juga karena ada pembiaran pada praktik korupsi yang dilakukan di luar penyelenggara negara, namun di sisi lain tak bisa ditindak penegak hukum.

"Penegak hukum seperti KPK tak bisa menangani yang di luar penyelenggara negara. Di Singapura, sejak tahun 1952 sudah diterapkan untuk korupsi sektor privat. Meski tidak terkait uang negara, di banyak tempat di sana bisa ditangkap," kata Agus.

Dia mencontohkan, praktik umum di Indonesia namun bisa ditangkap aparat di Singapura seperti praktik ambil untung sales kendaraan bermotor. Budaya korupsi di sektor privat ini pula yang mendorong praktik korupsi dianggap lumrah.

"Sales lebih suka jual kredit mobil atau motor, kalau cash malah tak mau. Karena mereka bisa terima (uang) dari 3 sumber, dapat dari jalur dealer, dari asuransi, dan dari pembiayaan. Kalau di Singapura ditangkap praktik seperti itu," jelas Agus.

"Atau guru bimbel matematika, dia buka bilbel di rumahnya, padahal dia juga guru di sekolah yang menentukan nilai siswa. Itu bisa ditangkap," tambahnya.


(idr/mkj)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed