Follow detikFinance
Kamis 24 Aug 2017, 17:24 WIB

DPR Kritisi Target Penerimaan Negara Rp 1.878 Triliun

Michael Agustinus - detikFinance
DPR Kritisi Target Penerimaan Negara Rp 1.878 Triliun Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Target penerimaan negara sebesar Rp 1.878,4 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018 dinilai kurang realistis oleh beberapa fraksi di DPR RI.

Hal ini dikemukakan dalam Rapat Paripurna yang membacakan sikap fraksi di DPR RI siang ini. Mulai dari Fraksi Partai Gerindra, PAN, PKB, PKS, PPP ragu pemerintah bisa mencapai target tersebut.

"Fraksi Partai Gerindra sependapat APBN harus dapat menjadi instrumen pengurangan kemiskinan. Namun tanpa mengurangi apresiasi, tapi RAPBN terkesan tidak kokoh, target penerimaan tidak realistis," kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Ia memperkirakan akan terjadi shortfall paling sedikit Rp 100 triliun di penerimaan pajak. "Rencana pendapatan negara 1.878 triliun, perpajakan Rp 1.609 triliun akan sulit tercapai. Akan terjadi shortfall minimal Rp 100 triliun. Pemerintah harus meningkatkan tax ratio," tukasnya.

Defisit anggaran diperkirakan membengkak hingga Rp 150 triliun sehingga negara terpaksa menambah utang.

"Defisit sebesar Rp 74 triliun dalam praktiknya bisa mencapai Rp 150 triliun dan itu membuat utang bertambah. Gerindra menilai pemerintah tidak mendasarkan RAPBN pada angka-angka realistis," ucap Saraswati.

H Sukiman dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah menetapkan target yang lebih rasional agar beban utang tak makin berat.

"FPAN meminta pemerintah lebih rasional dalam menetapkan target pendapatan dan belanja negara," tegasnya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyarankan pemerintah untuk menggunakan skema-skema yang tidak terlalu membebani keuangan negara dalam pembangunan infrastruktur.

"PKB mendesak pemerintah meninjau kembali besarnya belanja pemerintah. Pemerintah harus cermat membangun infrastruktur dengan skema yang tidak membebani APBN," tutup juru bicara FPKB, Nihayatul Wafiroh. (mca/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed