Follow detikFinance
Selasa 05 Sep 2017, 16:51 WIB

Pemerintah Punya Waktu 2 Bulan Revisi Aturan Taksi Online

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Pemerintah Punya Waktu 2 Bulan Revisi Aturan Taksi Online Foto: Raja Adil Siregar/detikcom
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku telah berkomunikasi dengan operator taksi online untuk membahas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017.

Menurut PLT Dirjen Perhubungan Darat, Hindro Surahmat, putusan MA tersebut juga berdampak terhadap pihak operator taksi online. Sebab, kata Hindro, taksi online jadi tak punya dasar hukum untuk beroperasi dengan dicabutnya aturan tersebut.

"Kemarin saya undang juga (operator taksi online). Karena kita juga tidak ingin ini mereka ditinggalkan. Masukan ini harapan kita tidak hanya dari taksi lama (konvensional), tapi juga angkutan online," terang Hindro dalam diskusi di Hotel Alila, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

"Karena kalau kita tidak segera menciptakan (aturan baru/revisi), bisa terjadi kekosongan aturan. Kalau dicabut semua, taksi online tidak punya dasar operasi, ini kan berdampak pada mereka," sambung dia.

Saat ini, kata Hindro, pihaknya masih terus mencari jalan keluar dalam menindaklanjuti putusan MA tersebut. Salah satu caranya, ialah dengan menampung masukan-masukan dari berbagai pihak yang bersangkutan.

Hindro mengatakan, pemerintah hanya memiliki waktu yang singkat untuk dapat mencari jalan keluar terhadap putusan MA. Dari putusan MA, PM 26 tahun 2017 tersebut hanya berlaku hingga 1 November 2017.

"Kalau sementara kita masih menggunakan aturan lama itu, PM 26 2017. jadi masih berlaku sesuai dengan aturan ma per 1 November 2017, itu menyatakan bahwa kita punya waktu tiga bulan (sejak putusan). Kita ingin menyelesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya," terang dia.

Sebelumnya, MA telah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online. MA menyatakan aturan itu bertentangan dengan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta UU LLAJ.

(ang/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed