Follow detikFinance
Selasa 05 Sep 2017, 19:28 WIB

Masukan Organda Hingga Koperasi Soal Dicabutnya Aturan Taksi Online

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Masukan Organda Hingga Koperasi Soal Dicabutnya Aturan Taksi Online Foto: Noval / detikcom
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta masukan kepada sejumlah pihak, yakni organda, pengamat, asosiasi driver taksi online, hingga koperasi taksi online, untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Permenhub Nomor 26 Tahun 2017.

Adapun pihak-pihak yang dimintai masukan ialah organda, pengamat, asosiasi driver taksi online, hingga koperasi taksi online. Mereka diundang untuk berdiskusi membahas hasil putusan MA.

Pada kesempatan itu, pihak organda mengatakan pemerintah perlu segera membentuk peraturan pengganti untuk bisa menjadi pedoman angkutan transportasi, khususnya taksi online.

Organda juga meminta agar tarif dan kuota taksi online tetap diatur agar dapat menjaga persaingan usaha. Selain itu seluruh angkutan umum yang beroperasi juga diminta menggunakan plat kuning, termasuk taksi online.

"Agar para taksi online bisa tertata dan teratur. Dan menjaga persaingan usaha. Sehingga kami usulkan segera bentuk pengganti Permen (26) ini agar menjadi pedoman," ungkap Sekjen DPP Organda, Ateng Aryono dalam diskusi di Hotel Alila, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Sama dengan pihak organda, Asosiasi Drive Online (ADO), juga meminta agar pemerintah tetap mengatur tarif batas serta kuota taksi online. Hal itu untuk menjaga persaingan serta individu setiap driver taksi online yang ada.

"Masukan dari kami itu saat masih Permenhub Nomor 32 itu tarif dan kuota harus diatur. Makanya saat dicabut kami ngotot sekali untuk diatur. Karena dua hal ini yang mengatur kesinambungan driver online," kata Ketua Umum ADO, Christian Wagey.

Sementara itu Pengamat Transportasi, Darmaningtyas, meminta agar pemerintah membuat aturan baru taksi online dengan adil dan berimbang. Hal tersebut agar ada keseimbangan antara taksi online dan taksi konvensional.

"Minimal harus imbang dengan taksi reguler atau taksi plat kuning. Supaya apa ? Supaya ada keseimbangan antara taksi online dan reguler. Sebab kalau tidak imbang yang dicincang secara ketat pasti akan bangkrut sebaliknya yang dibebasin akan berkembang pesat. Di situ akan ada persaingan yang tidak sehat sementara kan kita harus menciptakan persaingan yang sehat," katanya.

Terakhir, Ketua Umum Koperasi PPRI, Ponco, berharap agar pemerintah dapat memberikan jawaban yang terbaik untuk seluruh pihak, termasuk taksi online. Selain itu dirinya juga meminta agar pemerintah dapat mensinergikan pihak aplikasi dengan koperasi, agar seluruh merasakan untung.

"Saya sebagai koperasi PPRI imbau aplikasi agar bareng-bareng untuk meluruskan, untuk user, driver, dan aplikator. Agar tiga-tiganya ada rujukan, si pemakai untung, driver untung, aplikator untung. Berharap semua ke depan, aplikasi driver penumpang mendapat jawaban yang baik. Semua ini adalah keadaan harus dibenahi kalau semua aplikasi mewadahi driver dan pengusaha agar dapat keuntungan masing-masing," tuturnya. (ang/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed