Follow detikFinance
Kamis 14 Sep 2017, 13:36 WIB

Sri Mulyani: Banyak Kepala Desa Tak Siap Kelola Dana Miliaran

Bagus Prihantoro Nugroho - detikFinance
Sri Mulyani: Banyak Kepala Desa Tak Siap Kelola Dana Miliaran Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Dana desa menjadi sorotan banyak pihak, seiring dengan peningkatan alokasi anggaran pada setiap tahun dan potensi adanya kebocoran. Untuk periode 2017 saja, pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 60 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan kebocoran terjadi karena mekanisme penggunaan anggaran belum baik. Apalagi Kepala Desa cenderung kaget saat menerima uang yang bernilai miliaran rupiah.

"Banyak Kepala Desa yang enggak pernah siap untuk tiba-tiba dapatkan uang dari yang tadinya Rp 500 juta sekarang capai minimal Rp 800 juta sampai Rp 2,5-3 miliar. Mereka yang tadinya enggak pernah menerima dan kelola uang sebanyak itu langsung di desa dalam bentuk cash itu adalah satu persoalan sendiri. Jadi kesiapan," jelas Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Ada sekitar 75.000 desa di Indonesia yang mendapatkan dana tersebut. Sri Mulyani menyebut, baru 10% yang memiliki kapasitas untuk mengelola dengan tepat, yaitu bisa bermanfaat untuk masyarakat.

"Itu butuh kepemimpinan untuk rembuk desa, ini uang sekian buat apa, apa yang dibutuhkan. Desa yang pernah saya kunjungi, dia langsung pimpinan bisa identifikasi rumah tangga miskin langsung dibikin WC itu sesuatu yang bisa dilakukan, 40 rumah jelek diperbaiki," paparnya.

Dari setiap anggaran yang dikeluarkan, Kepala Desa beserta pengelola harus bisa menjelaskan ke masyarakat. Sehingga kepercayaan tetap terjaga dalam pelaksaan program. "Jadi kepemimpinan, kualitas kepemimpinan jadi penting," imbuhnya.

Selanjutnya adalah pihak yang menjadi pelaksana. Hambatan sekarang yaitu banyak masyarakat desa tidak memiliki kemampuan untuk langsung menjalankan proyek.

"Persoalannya apakah masyarakat desa bisa didik bisa jadi tukang, jalan dan lain-lain. Itu hal yang memang clear konkret di masyarakat. Belum kalau desa inginkan buat yang disebut badan usaha desa. Ini Bumdes bentuknya seprti apa, aset buat apa, gimana kegiatan ekonomi, siapa yang kerja, produk apa, produk jadi sesuatu yang dipasarkan siapa yang beli. Itu kan satu entitas," terang Sri Mulyani.

Pemantauan dan perbaikan terus akan dilakukan agar dana desa bisa terelisasi sesuai dengan idenya. Apalagi alokasi anggarannya terus meningkat. "Jangan sampai muncul opini macam-macam. di satu sisi mau naik terus, di sisi lain ada kekhawatiran tinggi enggak jadi apa-apa. Kita harap dana desa itu kemiskinan di akar rumput bisa selesai karena menyentuh masyarakt langsung," pungkasnya. (mkj/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed