Follow detikFinance
Selasa 19 Sep 2017, 11:23 WIB

PR Jokowi Agar Proyek Infrastruktur Tak Terganjal Masalah Biaya

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
PR Jokowi Agar Proyek Infrastruktur Tak Terganjal Masalah Biaya Foto: Dok. Kementerian PUPR.
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar membangun infrastruktur. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 sebesar Rp 4.700 triliun.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, menjelaskan ada sejumlah tantangan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur hingga menyebabkan pemanfaatan dana APBN/APBD menjadi kurang kredibel.


"Selain itu proses pengadaan yang berlarut-larut juga mengakibatkan pembengkakan biaya," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto, dalam diskusi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/8/2017).

Selain itu, perencanaan pembangunan yang kurang matang juga mengakibatkan sasaran pembangunan menjadi kurang tepat. Hadiyanto menjelaskan, pemerintah akan membuat pembangunan infrastruktur melalui APBN/APBD menjadi lebih kredibel.

Caranya dengan melibatkan pihak penilai publik dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

"Jadi misalnya seperti estimasi nilai tanah yang dibebaskan, feasibility study (fs), juga manajemen atau pemanfaatan aset. Jadi profesi penilai publik ini perannya sangat penting dalam membantu pelaksanaan infrastruktur," terang Hadiyanto. (hns/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed