Follow detikFinance
Rabu 04 Oct 2017, 15:40 WIB

Bos Blanja.com Ingin Orang yang Jualan di Medsos Juga Kena Pajak

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Bos Blanja.com Ingin Orang yang Jualan di Medsos Juga Kena Pajak Foto: Getty Images
Jakarta - CEO Blanja.com sekaligus Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association (iDEA), Aulia Ersyah Marinto menginginkan aturan pajak yang akan menyasar pebisnis e-commerce dengan kategori market place nantinya diharapkan juga diberlakukan ke pebisnis di media sosial (medsos).

Pasalnya, jika hanya diterapkan di platform situs e-commerce saja, dikhawatirkan, market place tersebut justru mati lantaran para pebisnis online pindah ke media sosial yang saat ini juga banyak digandrungi.

"Aturannya harus menjangkau semua media, jangan cuma bahasanya market place saja. Dia (pajak) harus diberlakukan untuk e-commerce platform, market place dan media lain. Media lain itu social media," katanya saat ditemui di sela acara diskusi di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (4/10/2017).


Selain itu, hal ini perlu dilakukan karena para pelaku usaha di media sosial juga akan terus bertambah, seiring dengan bertambahnya platform di masa mendatang.

"Jangan hari ini cuma berpikir Instagram dan Facebook. Kira-kira kalau muncul lagi 3 tahun lagi yang baru bagaimana. Pemiliknya saja pemerintah enggak kenal, kalau pemilik market place pemerintah kan kenal," tutur Aulia.

Dia mengakui, akan sulit melacak kewajiban pajak dari pebisnis yang melakukan usahanya di media sosial. Namun hal ini menurut dia perlu didiskusikan lebih lanjut. Karena selama ini pemerintah belum menjelaskan secara detail, bagaimana mekanisme dan substansi e-commerce yang bakal dikenakan pajak.

"Kita masih berpikir sama-sama dengan berbagai stakeholder, bagaimana caranya menarik pajak untuk medsos. Tentunya pemerintah lebih tahu. Jadi banyak hal yang harus didiskusikan. Jadi bukan soal kita keberatan," ungkapnya.

Aulia sendiri tak terlalu mempermasalahkan soal tarif yang akan dikenakan. Dia percaya, pengenaan tarifnya nanti akan adil seperti yang sudah dilakukan pada wajib pajak lainnya. Namun sasaran lokasi pelacakan wajib pajaknya juga harus ditentukan, tidak hanya pada platform situs e-commerce.

"Tarif pajak memang belum dibicarakan. Kita tahunya dari media bilangnya enggak sampai 10%. Tapi bukan soal tarifnya ini, tapi soal itu diberlakukan di market place, sementara tidak dikatakan di social media," tutupnya.

Sebelumnya Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pajak e-commerce akan dikenakan pada toko online yang ada pada market place seperti Tokopedia dan Lazada. Namun belum disebutkan sampai saat ini apakah pelaku bisnis di media sosial juga akan disasar.

(eds/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed