Bank Dunia Ungkap Penyebab Banyaknya Pekerja Gelap Asal RI

Jakarta - Bank Dunia (World Bank) menghimbau pemerintah Indonesia membenahi koordinasi proses ketenagakerjaan. Selain itu prosedur untuk memenuhi syarat dokumen agar bisa bekerja di luar negeri juga masih berlapis-lapis.

Ekonom Bank Dunia untuk Social Protection and Jobs Global Practice, Mauro Testaverde mengatakan, Indonesia seharusnya dapat meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan merampingkan prosedur.

"Salah satu hambatan besar bagi pekerja migran untuk mendapatkan pekerjaan adalah hambatan birokrasi yang sangat rumit. Ada lebih dari 10 langkah yang harus dilakukan. Untuk kasus Indonesia bahkan mereka tidak memiliki dokumen dari Indonesia sendiri (pekerja gelap). Jadi masalahnya bukan negara penerimanya," tuturnya melalui video conference di Gedung BEI, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Menurut Mauro ada dua instansi yang memiliki peran yang sama dalam memproses pemenuhan dokumen bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Seperti Departemen Ketenagakerjaan dan instansi lainnya seperti BNP2TKI.

"Ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh pekerja migran dari Indonesia dan ada beberapa instansi yang memiliki duplikasi peran," tambahnya.

Ribet dan rumitnya prosedur serta biaya yang tinggi membuat keakuratan atas data pekerja migran dari Indonesia tidak akurat. Dengan kata lain banyak pekerja migran Indonesia tidak terdata dengan baik.

"Kebijakan perlu mengkaji ulang biaya migrasi yang biasanya dari rekrut agensi. Biaya yang tinggi dan rumitnya proses itu yang menghambat pekerja migran membuat sulit untuk dapat mendokumentasi data dengan benar," tukasnya. (mkj/mkj)