Follow detikFinance
Minggu 22 Oct 2017, 09:49 WIB

Dear Pak Menhub, Kok Ojek Online Tak Diatur Sekalian?

Zaenal Effendi - detikFinance
Dear Pak Menhub, Kok Ojek Online Tak Diatur Sekalian? Foto: Muhammad Ridho
Surabaya - Menteri Perhubungan Budi Karya Samudi mengaku baru bisa membuat aturan bagi taksi online, sedangkan aturan bagi ojek online pihaknya masih belum. Ia juga memastikan aturan baru yang merupakan revisi Permen 26 Tahun 2017 akan mulai diberlakukan per 1 November mendatang.

Kenapa ojek online tak diatur sekalian?

"Saat ini pemerintah belum bisa mengatur untuk ojek online. Yang pasti kita membuat aturan yang mendesak dulu yakni taksi online," kata Budi saat sosialisasi revisi Permen 26 Tahun 2017 di Novotel Hotel Surabaya, Sabtu (21/10/2017).

Budi menegaskan Permen 26 yang dibuatnya untuk memberikan layanan dan jaminan kepada masyarakat sebagai pengguna maupun pemilik kendaraan baik taksi online atau taksi konvensional.

"Permen itu esensinya kami berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, yang murah, mudah oleh karena itu kita buat payung hukum yang namanya kesetaraan, kita berikan keniscayaan bagi taksi online tetapi melindungi taksi konvensioanal agar berjalan lebih baik," ungkap dia.

Permen tersebut kata Budi juga memberikan jaminan keselamatan serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan menghindari adanya monopoli.

"Selain memberikan service yang baik kepada masyarakat juga menjamin keselamatan jangka pendek dan jangka panjang serta kita juga ingin hindari adanya monopoli agar semua bisa hidup bersama bersanding dan memberi pelayanan pada masyarakat," tambahnya.

Terkait sanksi yang akan diberikan jika ada yang melanggar, Budi mengaku baru akan diajukan. Namun, ia optimistis 1 November 2017 Permen sudah efektif diberlakukan. Sedangkan yang akan melakukan monitoring adalah kominfo.

"Kita akan ajukan minggu depan (soal sanksi), insyaAllah 1 Nov sudah efektif. Tapi sanksi tidak direct dilakukan oleh Dishub, lalu siapa yang monitoring nanti kominfo," pungkas dia.

Dalam sosialisasi yang juga dihadiri para asosiasi angkutan konvensional itu, Menhub Budi sempat mendapat pertanyaan dari perwakilan Asosiasi Lyn Surabaya yang mempertanyakan aturan yang mengatur tentang ojek online yang dianggap sebagai biang makin menurunnya pendapatan para sopir angkutan kota.

Karena Menhub Budi sudah menyebut pihaknya masih belum membuat, maka Asosiasi Lyn Surabaya mendesak Pemprov Jatim untuk mengatur ojek online khususnya di Surabaya.

"Kalau pemerintah pusat tak mampu membuat peraturan yang mengatur ojek online, maka kami minta pemda yang membuat," ujar Ketua Asosiasi Lyn Surabaya Dedi dalam Sosialisasi Permen 26 Tahun 2017.

Menurutnya dengan tidak adanya aturan yang mengatur tentang ojek online akan menimbulkan kecemburuan. Pihaknya pun akan menggelar aksi pada 31 Desember agar Pemprov Jatim segera mengeluarkan aturan bagi ojek online.

"Aksi kami nanti akan mendesak agar ada Pergub atau Perda yang mengatur ojek online," pungkas dia. (dna/dna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed