ADVERTISEMENT

Sri Mulyani: Bangun Infrastruktur Rp 5.000 T, Tak Mungkin Pakai APBN

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Selasa, 24 Okt 2017 13:20 WIB
Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan kebutuhan pembangunan infrastruktur sepanjang 2014-2019 membutuhkan dana sebesar Rp 5.000 triliun. Kebutuhan dana tersebut tidak hanya cukup dipenuhi dari APBN.

Sri Mulyani mengatakan perlu partisipasi BUMN dan swasta dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur. Dengan keterlibatan dua pihak tersebut, pembangunan infrastruktur tidak memberatkan APBN.

"Di kabinet kerja Jokowi-JK kebutuhan infraatruktur 2014-2019 lebih dari Rp 5.000 triliun. Dana sebesar itu tak mungkin dibiayai oleh APBN saja, maka konsep mobilisasi BUMN dan swasta menjadi hal kebutuhan yang tidak bisa ditunda," kata Sri Mulyani dalam Peringatan Hari Oeang ke-71 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).


Untuk itu, perlu dilakukan sinergi antar berbagai pihak untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur yang merata. "Maka di seminar Hari Oeang ini kami bekerja di antara berbagai unit untuk satukan langkah bagaimana strategi untuk bangun infrastruktur, untuk ciptakan masyarakat adil dan makmur adalah kebutuhan antar unit di Kementerian Keuangan," tambah Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan pembangunan infrastruktur tidak hanya dibiayai dari anggaran pemerintah pusat, juga bisa dilakukan melalui peran Pemerintah Daerah. Pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga mengentaskan kemiskinan.

"Infrastruktur yang bisa dibiayai langsung oleh APBN adalah belanja Kementerian Lembaga. Tapi infrastruktur juga dibangun melalui daerah, maka Dirjen Perimbangan jadi penting, DAK fisik dan non fisik yang semestinya bersinergi dengan kebijakan apakah pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi kepada beberapa pelayanan publik seperti transportasi kereta api dan subsidi pelanggan listrik kepada rumah tangga kurang mampu.

"Belanja subsidi dan PSO, karena banyak infrastruktur mulai dari kereta api, listrik, itu harga yang disampaikan ke masyarakat tidak menutup biaya investasi bahkan biaya investasi proyek itu sendiri. Makanya kami ada subsidi dan PSO," tutup Sri Mulyani. (ara/mkj)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT