Follow detikFinance
Kamis, 02 Nov 2017 18:00 WIB

Rugikan Negara Miliarian, PT SPL Lakukan Ekspor Fiktif dan Cuci Uang

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Hendra Kusuma Foto: Hendra Kusuma
Jakarta - Pemerintah memastikan bahwa PT SPL selain melakukan ekspor fiktif, juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, hasil dari kejahatan tersebut selain mengalir ke rekening milik perusahaan juga menggunakan beberapa rekening karyawan perusahaan sebagai penampung aliran dana.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Kiagus mengatakan, pengungkapan kasus money laundering yang dilakukan PT SPL ini lantaran menggunakan metode pemeriksaan follow the money.

"Case yang kita ungkap ini merupakan hasil case building dari DJBC, PPATK dan Kejaksaan Agung, semuanya bisa dikaitkan dan pelanggaran TPPU," kata Kiagus di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Dia menjelaskan, pemeriksaan dengan metode follow the money bisa melacak dana keuntungan mulai dari penikmat hingga aktor intelektual yang dalam hal ini direktur utama dan direktur keuangan PT SPL.

"Kalau dengan follow the money bukan hanya operator tapi juga penikmat atau aktor intelektualnya dan yang menyimpan kekayaan itu sendiri, kedua kita dapat gampang mencari aset dari berbagai transaksi," jelas dia.

Dia berharap, dengan metode pemeriksaan yang baru ini juga dapat membongkar kasus-kasus ekspor ilegal di sektor miras dan lainnya.

Baca juga: Sri Mulyani Bongkar Praktik Ilegal yang Rugikan Negara Ratusan Miliar

Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, aliran dana yang merupakan keuntungan dari kegiatan ekspor fiktif ini telah mengalir ke beberapa kegiatan.

Mulai dari rekening dengan nilai Rp 7,7 miliar, penyitaan pabrik senilai Rp 50 miliar, tanah senilai Rp 23 miliar, asuransi senilai Rp 1 miliar dan apartement senilai Rp 700 juta.

"Ini berhasil kita bekukan asetnya, dan ini merupakan hal terbesar yang berhasil ditangani," kata Heru.

Heru mengungkapkan, modus yang digunakan oleh PT SPL merupakan modus baru, di mana melakukan ekspor bahan baku pembuatan kain dan tidak dikenakan bea masuk karena produknya akan di ekspor kembali.

Namun, setelah melakukan produksi saat ingin diekspor hanya beberapa saja, atau tidak sesuai dengan kuota yang telah ditentukan, sehingga sebagian produksi dijual di dalam negeri, dan keuntungan dari penjualan inilah yang disebut pencucian uang karena diperuntukan berbagai kegiatan.

"Dia juga melakukan pembukuan dan rekening ganda, ini pabriknya ada, tetapi dia menggunakan proses yg terpisah, kemudian rekening yang dipakai untuk menampung bisnis baik legal dan tidak legal dipisahkan. Oleh karena itu pemerintah lakukan sinergi, sehingga dengan modus baru tetap bisa kita lacak, karena kita berhasil membekukan aset," tukas dia.

Diketahui, PT SPL merupakan perusahaan kawasan berikat di Bandung yang secara langsung mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk lantaran bahan baku impor akan diproduksi dan kembali diekspor secara penuh.

Ditjen Bea dan Cukai berhasil menggagalkan ekspor yang dilakukan PT SPL lantaran tidak sesuai dengan kuota pada mestinya. Seharusnya, PT SPL mengekspor 5 kontainer atau 4.038 roll kain, namun yang terjadi hanya 583 roll kain yang akan diekspor. Kerugian dari kegiatan ini sebesar Rp 118 miliar. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed