Follow detikFinance
Senin 06 Nov 2017, 16:40 WIB

Pengusaha Harus Terima UMP Naik 8,71%

Danang Sugianto - detikFinance
Pengusaha Harus Terima UMP Naik 8,71% Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2018 telah ditetapkan sebesar 8,71%. Hal itu tertuang dalam surat edaran tertanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Para pengusaha harus belajar untuk menyesuaikan penatapan kenaikan UMP tersebut. Sebab persentase kenaikan tersebut sudah berdasarkan rumus perhitungan yang telah ditetapkan.

"Kalau dari segi ketentuan yang ada itu berdasarkan kenaikan inflasi ditambah produktifitas. Dari segi pemerintah kami menganggap itu harus bisa diterima. Itu kan Gubernur menetapkan hal tersebut berdasarkan dewan pengupahan. Dewan pengupahan antara pekerja dan pemerintah setuju atas hal itu," kata Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemnaker, Wahyu Widodo di Gedung BEI, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional.

Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018, bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

Wahyu mengatakan sebenarnya pengusaha yang tidak mampu memenuhi kewajiban UMP bisa mengajukan penangguhan yang dilayangkan ke Gubernur. Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

"Jadi kepada pengusaha yang dianggap berhak ada suatu mekanisme penangguhan. Ajukan lah sesuai dengan ketentuan yang ada," tambahnya.

Namun permohonan penangguhan tersebut harus disertakan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja sesuai kesepakatan bipartit.

Kendati begitu, Pemerintah sebenarnya sudah mewajibkan para perusahaan untuk menyusun struktur dan skala upah yang tertuang dalam Permen Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017. Di situ pengusaha diwajibkan menyusun struktur dan skala upah paling lambat 23 Oktober 2017.

Struktur dan skala upah tersebut untuk melihat angka yang tepat berapa upah yang tidak membebani pengusaha tapi juga memenuhi hak para pekerjanya.

"Itu kan sudah. Kalau struktur skala upah otomatis akan diketahui bagaimana beban pengasaha bagiamana pekerja dapat haknya sehingga bisa terlindungi," tukasnya. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed