Follow detikFinance
Selasa 14 Nov 2017, 15:12 WIB

Begini Urgensi Jaga Stabilitas Harga & Pasokan Pangan

Niken Widya Yunita - detikFinance
Begini Urgensi Jaga Stabilitas Harga & Pasokan Pangan Foto: Ardian Fanani
Jakarta - Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) salah satu tugasnya yakni menjaga pengendalian harga pangan. Berbagai upaya dilaksanakan dalam pengendalian harga pangan.

Dalam tiga tahun terakhir menunjukkan keberhasilan pengendalian harga pangan. Hal ini seiring menurunnya pengaruh komponen bahan pangan terhadap inflasi.

Berbagai regulasi ditetapkan untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Bahan pangan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi, dalam keterangan tertulis dari Ditjen Pangan Kementan, Selasa (14/11/2017).

Agung mengatakan itu dalam acara Sosialisasi Permendag 57/2017 dan Permentan 31/2017 di Makassar, hari ini.

Sebagai komoditas pangan pokok utama di Indonesia, beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial. Karena itu terjadinya fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat.

"Kenaikan harga beras di Indonesia bukan disebabkan rendahnya produksi pertanian. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi dan telah berhasil menciptakan kondisi surplus beras pada 3 tahun terakhir ini," jelas Agung.

Menurut Agung, meskipun produksi beras jauh lebih besar daripada kebutuhan, harga beras di masyarakat belum menunjukkan adanya penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tata niaga beras mempunyai pengaruh besar terhadap harga beras.

Pemerintah berkepentingan menetapkan regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras serta penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras.

Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras di dalam Permendag 57 Tahun 2017 telah mempertimbangkan struktur biaya yang wajar dalam hal biaya produksi, distribusi, keuntungan seluruh pelaku serta biaya lainnya. Besaran HET yang telah ditentukan harus menjadi acuan seluruh pelaku usaha dalam pemasaran beras di tingkat eceran.

Dalam peraturan ini, pelaku usaha wajib mencantumkan:

(a) Label Medium/Premium pada kemasan;
(b) Label HET pada kemasan;
(c) Ketentuan Harga Eceran Tertinggi dikecual ikan terhadap Beras Medium dan Beras Premium yang ditetapkan sebagai Beras Khusus oleh Menteri Pertanian.

Permendag Nomor 57 Tahun 2017 juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi HET dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit, setelah diberikan peringatan tertulis oleh pejabat penerbit.

Ketentuan besaran HET beras per wilayah adalah:

(a) Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi untuk medium Rp 9.450/kg dan premium Rp 12.800/kg;
(b) Sumatera lainnya dan Kalimantan untuk medium Rp 9.950/kg dan premium Rp 13.300/kg;
(c) NTT untuk medium Rp 9.500/kg dan premium Rp 13.300/kg;
(d) Maluku dan Papua untuk medium Rp 10.250/kg dan premium Rp 13.600/kg.

Pada saat Permendag 57 tahun 2017 berlaku, ketentuan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan untuk komoditi beras pada Permendag 27 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agung juga menjelaskan bahwa, penerbitan Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak konsumen serta menjadi dasar pelaksanaan pengawasan kualitas dan harga beras.

Dalam peraturan ini, kualitas beras dibagi 2 kelas mutu, yaitu medium dan premium. Ketentuan harga jual yang berlaku bagi kedua jenis tersebut mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Permendag 57 Tahun 2017.

"Di luar kedua kelas mutu tersebut, terdapat jenis beras khusus, yaitu beras ketan, beras merah, beras hitam, dan beras khusus dengan persyaratan," kata Agung.

Termasuk beras khusus dengan persyaratan yakni beras kesehatan, beras organik, beras indikasi geografis, beras varietas lokal yang telah mendapatkan pelepasan oleh Menteri Pertanian, dan beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Sosialisasi dihadiri Staf Khusus Menteri Pertanian, Wakil dari Dirjen Perdagangan, Kadivere Bulog Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel, Dinas Ketahanan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Ketua DPD Perpadi dan peserta pelaku perberasan. (nwy/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed