Follow detikFinance
Senin 11 Dec 2017, 18:44 WIB

KKP: Pencurian Ikan Belum Masuk Kategori Kejahatan Lintas Negara

Eduardo Simorangkir - detikFinance
KKP: Pencurian Ikan Belum Masuk Kategori Kejahatan Lintas Negara Foto: Humas Bakamla RI
Jakarta -
Usaha pemerintah dalam memberantas perilaku illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing masih menemui sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum masuknya kejahatan perikanan tersebut ke dalam kategori kejahatan lintas negara yang terorganisir.

Masuknya IUU fishing ke dalam kategori kejahatan lintas negara yang terorganisir akan membuat praktik IUU Fishing dapat ditanggulangi secara lebih efektif karena adanya penguatan kerja sama internasional, layaknya automatic exchange of information dalam penindakan pencucian uang.

"Kejahatan perikanan belum dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir, maka ada kesulitan buat kita. Kita kan sudah pratifikasi UNTOC (The United Nations Convention against Transnational Organized Crime). Pratifikasi konferensi PBB tentang kejahatan lintas negara yang terorganisir, tapi fisheries crime belum termasuk ke situ," kata Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Senin (11/12/2017).

"Kalau itu sudah ada, itu lebih mudah. Kita nangkapnya juga gampang karena kerja sama, jadi dia sudah terikat. Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) sedang memperjuangkan itu di UN, dan forum-forum internasional lainnya," tambahnya.

Pria yang akrab disapa Ota itu bilang, usaha memasukkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir semakin sulit karena dukungan terhadap kebijakan ini hanya dilakukan oleh Indonesia dan Norwegia.

"Susah sekali. Itu kan China enggak setuju. Banyak negara lain juga enggak setuju. Masih ragu semuanya. Yang ngotot cuma Indonesia sama Norwegia. Selebihnya so so. Tapi tahun depan kita tekad untuk berjuang lagi di UN," ungkapnya.

Pemerintah sendiri terus berupaya agar perilaku IUU fishing terus dapat diberantas dari wilayah perairan Indonesia. Termasuk menjerat korporasi dalam penindakan hukumnya.

Sejauh ini, pemerintah telah mengandalkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Aparat penegak hukum diharapkan semakin tegas dalam mengusut tindak pidana yang melibatkan korporasi.

Peraturan itu mengatur, jika sebuah korporasi diduga melakukan tindak pidana, maka penegak hukum meminta pertanggungjawaban hukum kepada seseorang yang tercatat pada akta korporasi sebagai penanggung jawab korporasi itu.

Namun, jika korporasi itu tidak sanggup membayar denda yang dikenakan, maka aparat berhak menyita aset korporasi itu sebagai ganti kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidananya untuk kemudian dilelang.

"Peraturan MA Nomor 13 itu bisa dibilang menganut corporation as a legal entity sebagai badan hukum. Jadi bisa dipidanakan, tapi korporasi kan enggak bisa dipenjara, bisanya denda. Dan dendanya berlipat. Tapi di persidangan diwakili oleh pengurus yang punya kewenangan. Tapi dia hanya mewakili. Jadi menolong sekali Peraturan MA 13 itu. Semua kasus juga kita arahkan ke korporasi termasuk Fu Yuan Yu," pungkas Ota.

(eds/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed