Follow detikFinance
Senin, 08 Jan 2018 14:57 WIB

Alasan Pemerintah Pantau Medsos PNS di Tahun Politik

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: Muhammad Idris Foto: Muhammad Idris
Jakarta - Akun media sosial (medos) Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dipantau pemerintah. Mereka dilarang untuk ikut berfoto dengan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) seperti pasangan Calon Kepala Daerah dan mengunggahnya di media sosial. Selain itu, PNS juga dilarang untuk menanggapi atau manyebarluaskan gambar foto calon peserta yang ikut dalam pemilu di media sosial (medsos).

Hal itu disampaikan dalam surat edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan surat edaran surat edaran terkait netralitas ASN. Apa alasannya?

"Ini untuk menegaskan, karena semua ini sebetulnya sudah di atur dalam Undang-Undang ASN. Pertama dalam Peraturan Perundang-Undangan, baik di UU (Undang-Undang) Nomor 5 Tahun 2014, Kemudian UU 10/2016, PP 53/2010). Dan kode etik PNS (PP 42/2004)," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, kepada detikFinance, Jakarta, Senin (8/1/2017).

Di situ, Herman menjelaskan, bahwa Menteri PAN-RB Asman Abnur hanya bertugas untuk menegaskan, serta mengingatkan para PNS untuk bisa menjaga netralitas dalam tahun politik yang dimulai pada 2018 ini.

"Jadi sebetulnya terkait dengan kewajiban netralitas ASN sudah diatur dalam etika PNS, kode etik PNS. Dan Pak Menpan, menegaskan, mengimbau, serta mengingatkan kembali apa yang sudah diatur. Agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan monitoring, melakukan pengawasan, memastikan ASN netral, dan kepada ASN-nya agar menjaga netralitas," katanya.

Lebih lanjut Herman mengatakan, PNS harus bisa menjaga netralitasnya untuk menghindari konflik kepentingan selama tahun politik. Hal itu agar, PNS yang merupakan abdi negara bisa terus melayani masyarakat secara optimal tanpa terganggu aktivitas politik.

"Jadi PNS diharapkan melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk netral, dan menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku untuk netral, dan bisa melayani masyarakat," pungkasnya. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed