Impor Beras dan Sengkarut Data Bermasalah

Ketua DPR Bambang Soesatyo heran data pangan berbeda-beda. Oleh sebab itu, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memanggil pihak-pihak yang menangani data pangan, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Indonesia belum punya data pangan yang valid dan menjadi rujukan semua stakeholder, dan sering menjadi perbedaan data di kalangan pemerintah sendiri," kata dia.

"Misalnya Kementan dan Kemendag dan Bulog. Mudah-mudahan Lebaran ini Pak Jokowi memanggil tiga pihak kepentingan sambil Lebaran Istana Bogor bicara soal keyakinan yang sama dan tujuan yang sama," sambung pria yang biasa dipanggil Bamsoet itu.

Bamsoet mengatakan kebijakan impor boleh saja dilakukan, asalkan memenuhi dua syarat yakni pasokan nasional tidak tercukupi dan harga di pasaran naik. Selain itu impor yang dilakukan mesti transparan ke publik.

Di sisi lain, impor seharusnya tak masuk di saat masa panen agar tak menghancurkan harga di tingkat petani.

"Kebijakan impor jangan mengancam kesejahteraan petani. Impor yang dilakukan saat panen akan menghancurkan harga di tingkat petani," kata Bamsoet.

Dia menambahkan swasembada pangan memerlukan kemauan yang kuat. Kemudian, dilakukan secara konsisten.

"Terakhir saya membuat catatan kebijakan swasembada pangan membutuhkan political will yang kuat dan konsisten serta keberlanjutan," ujarnya.