Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 23 Mei 2018 22:05 WIB

Soal Impor Beras 500.000 Ton, Buwas: Tunda Dulu, Tunggu Data BPS

Puti Aini Yasmin - detikFinance
Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas)/Foto: Puti Aini Yasmin/detikcom Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas)/Foto: Puti Aini Yasmin/detikcom
Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah merilis izin impor beras 500.000 ton untuk tahap kedua. Tugas mengimpor itu diserahkan ke Perum Bulog.

Merespons penugasan ini, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan akan menunda sementara tugas impor tersebut. Alasannya dia akan mengecek kembali apakah memang pasokan beras kurang sehingga harus impor.

Pengecekan itu mengacu pada data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS).


"Itu jadi salah satu pertimbangan kita nggak sembarangan, harus dihitung betul kalau memang harus dari mana pedomanannya datanya yang mengatakan harus impor 500.000 ton dari mana kalau butuh nggak kenapa (impor)," katanya di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

"Jadi kita menunda dulu, toh itu sudah menjadi perintah tapi bisa juga menolak bilamana serapan dalam negeri penuh, gudang kita penuh. Saya harus tunggu data BPS biar akurat," sambungnya.


Lebih lanjut, pihaknya akan bekerjasama dengan berbagai kementerian untuk melakukan perbaikan data. Rencanannya, data tersebut akan memantau dari luas tanam hingga potensi produksi.

"Gini, kita harus perbaiki, BPS ya nanti harus ada data resmi akurat masalah pertanian kita berangkat dari luas pertanian di Indonesia per provinsi per kota per kabupaten per kecamatan dan per desa. Terus produksi pertanian beras per kota, kabupaten, camat, desa kalau demikian kita tahu dong hasil pertanian berapa banyak," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengkaji ulang data produksi padi. Langkah ini dilakukan karena acuan pemerintah adalah data BPS.


BPS pun akan merilis data terbaru soal produksi padi.

"BPS akan merilis penelitiannya yang baru segera. Sudah disampaikan pada saya bahwa dia sudah mendapat data yg baru bahwa produksi beras itu tidak seperti yang selama ini dikemukakan yaitu 79 juta ton gabah. Nggak benar itu," tutur JK.




"Anggota DPR nilai janggal rencana impor beras"? Simak video selengkapnya di 20Detik:

(hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
CNN ID
×
Layar Pemilu Terpercaya
Layar Pemilu Terpercaya Selengkapnya