.webp)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta dengan tegas kepada seluruh jajaran di kementeriannya untuk tidak mengikuti kegiatan politik praktis di tahun politik ini.
Hal itu disampaikan Basuki saat memimpin kegiatan upacara hari kemerdekaan RI di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (17/8/2018).
"Tahun 2018 dan 2019 ini, kita akan melakukan pesta demokrasi. Saya ingatkan kepada insan PUPR, untuk tidak ikut berpolitik praktis melalui bentuk apapun," kata Basuki.
Basuki mengatakan, bahwa Kementerian PUPR memiliki tanggung jawab dalam membangun infrastruktur untuk masyarakat. Dia ingin agar amanah itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.
Hal itu disampaikan Basuki saat memimpin kegiatan upacara hari kemerdekaan RI di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (17/8/2018).
"Tahun 2018 dan 2019 ini, kita akan melakukan pesta demokrasi. Saya ingatkan kepada insan PUPR, untuk tidak ikut berpolitik praktis melalui bentuk apapun," kata Basuki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hak politik kita adalah memilih di kota pemilihan. Tidak perlu berdiskusi yang lain-lain. Jaga kesatuan dan persatuan, itu yang utamanya. Tugas kita hanya bekerja. Bekerja untuk menyediakan infrastruktur," kata dia.
Lebih lanjut Basuki menegaskan, bahwa setiap PNS di jajarannya yang mengikuti politik praktis harus keluar dari Kementerian PUPR. Dia juga meminta agar seluruh PNS kementerian PUPR dapat bijak menggunakan akun sosial medianya di tahun politik ini.
"Gunakan alat-alat komunikasi dengan sebaik-baiknya. Jangan gunakan untuk memprovokasi, berdebat tentang politik tidak perlu," jelas Basuki.
"Jadi sekali lagi jangan ikutan berpolitik praktis. Kalau mau ikut keluar dari PUPR, dari ASN, itu aturannya. Saya tidak ingin kehilangan satupun dari keluarga PUPR," tutupnya.
Lebih lanjut Basuki menegaskan, bahwa setiap PNS di jajarannya yang mengikuti politik praktis harus keluar dari Kementerian PUPR. Dia juga meminta agar seluruh PNS kementerian PUPR dapat bijak menggunakan akun sosial medianya di tahun politik ini.
"Gunakan alat-alat komunikasi dengan sebaik-baiknya. Jangan gunakan untuk memprovokasi, berdebat tentang politik tidak perlu," jelas Basuki.
"Jadi sekali lagi jangan ikutan berpolitik praktis. Kalau mau ikut keluar dari PUPR, dari ASN, itu aturannya. Saya tidak ingin kehilangan satupun dari keluarga PUPR," tutupnya.
