Gerindra dan PKS Kritik Pertumbuhan Ekonomi Jauh dari Janji Jokowi 7%

Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah terbuka kepada masyarakat terkait pengelolaan utang. Dengan begitu, masalah utang tidak menimbulkan perdebatan yang kurang produktif.

"Sehingga tidak terjadi perdebatan utang kurang produktif mengenai posisi utang," kata Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyampaikan pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna RUU APBN 2019 di DPR Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Menurut Ramson posisi utang pemerintah naik tajam. Di 2014 outstanding utang Rp 2.608 triliun. Sementara, outstanding utang hingga 2018 mencapai Rp 4.227 triliun (Juni).

Dia bilang, pemerintah mesti menjelaskan berapa utang baru yang telah diterbitkan pemerintah.

"Butuh keterbukaan ke publik, keterbukaan pemerintah Jokowi-JK menjelaskan berapa ratus triliun surat berharga negara SBN yang baru dibuat lagi atau analogi bahasanya sederhana berapa besar lubang yang baru digali untuk menutupi lubang lama," kata Ramson.

Selain itu, Gerindra juga meminta pemerintah memberikan tanda khusus untuk bansos. Apalagi, anggaran bansos terus meningkat saat tahun politik.

"Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan, agar setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau sembako, atau bantuan subsidi langsung pada rakyat orang-perorangan atau kelompok masyarakat agar diberikan label bahwa itu uang dari rakyat diberikan pada rakyat," kata Ramson.

Menurut catatan Ramson anggaran bansos pada 2017 sebesar Rp 55 triliun dan 2018 Rp 80,2 triliun. Pada 2019, anggaran bansos meningkat sampai Rp 103,2 triliun.

"Peningkatan signifikan terjadi pada saat memasuki tahun politik 2018, tahun pendaftaran presiden cawapres," ujarnya.

Dia menambahkan, anggaran untuk bansos semakin besar pada tahun 2019, di mana pemilihan umum berlangsung.

"Meningkat lagi 2019 saat pemilihan Presiden pada April 2019," tutupnya.

(ang/ang)