Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 07 Nov 2018 12:23 WIB

Pengamat: Jangan Kaitkan Hutang Luar Negeri dengan Politik

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Istimewa Foto: Istimewa
Jakarta - Isu-isu ekonomi seperti hutang luar negeri kerap dibahas banyak pihak menjelang Pilpres 2019. Isu-isu ini dijadikan sebagai bahan politik untuk saling menyerang.

Pengamat ekonomi dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Panutan Sulendrakusuma mengungkapkan kedua persoalan tersebut tidak memiliki hubungan satu sama lain. Pengertian utang luar negeri yang dimiliki Indonesia dalam jumlah banyak menciptakan persepsi negatif di tengah masyarakat. Padahal isu tersebut dihembuskan untuk menyerang kelompok lain jelang pelaksanaan Pilpres 2019.

Kenyataannya, pinjaman luar negeri demi pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi dalam negeri yang bisa dinikmati masyarakat.

Persoalan hutang yang selama ini dibesar-besarkan, pemerintah sudah memperhitungkan dampaknya. Dan kebijakan yang diambil, tentunya memiliki kajian tersendiri yang tentunya tidak akan dibebankan kepada rakyat.

Meski demikian, kalimat hutang memiliki konotasi yang kurang nyaman didengar. Istilah hutang, menurut Panut, secara kultural menginterpretasikan kegiatan ekonomi.

Sebetulnya, kata Panut, hutang dalam pengertian ekonomi adalah mempertemukan antara pihak-pihak yang memang kelebihan uang.

"Contohnya hutang luar negeri. Mendengar istilah hutang terkadang memiliki konotasi yang kurang baik bagi masyarakat. Kalau boleh menceritakan, sewaktu saya mahasiswa kiriman dari orang tua terlambat kemudian saya hutang ke kantin di sekolah. Apakah saya hutang di kantin tersebut salah?" kata Panut di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Panut mengungkapkan, adanya buku Paradoks Indonesia yang belum lama ini beredar, seolah-olah Indonesia sedang mengalami krisis hutang. Padahal, Panut menilai, kenyataannya tidak demikian. Apalagi dikaitkan dengan politik, Panut mengatakan bahwa kedua persoalan tersebut tidak memiliki kaitan.

"Kita masih ingat bahwa baru-baru ini ada buku yang berjudul Paradoks Indonesia. Persoalan itu padahal tidak masuk di dalam rumusan ekonomi konstitusi. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat," ujar Panut.

Menurut Panut, persoalan hutang luar negeri saat ini seolah digiring ke dalam ranah politik sehingga isu tersebut menjadi sentimental.

"Secara tidak sadar masyarakat sudah mencampurkan pengertian hutang dalam kehidupan sehari. Jadi sebetulnya hutang itu adalah sesuatu yang netral yang tidak tepat jika dikaitkan dengan persoalan politik," terang Panu. (das/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed