Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 14 Mar 2019 18:03 WIB

Investasi-Ekspor Diurus Menteri Khusus, Ekonom: Masalahnya Bukan Itu

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: andhika/detikcom Foto: andhika/detikcom
Jakarta - Ekonom Nilai Jokowi Tak Perlu Bentuk Menteri Ekspor dan Investasi

Buntut dari persoalan klasik neraca perdagangan yang tekor dan defisit transaksi berjalan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan wacana pembentukan dua instansi baru. Yakni kementerian khusus ekspor dan investasi.

Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan sebaiknya pemerintah tak perlu membentuk kementerian ekspor atau investasi. Menurutnya yang harus dilakukan ialah membuat setiap kementerian agar bisa bersinergi dengan baik.

"Perdagangan urusin ekspor, tapi masalahnya bukan membentuk nomenklatur baru," kata Heri di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

"Masalahnya itu bagaimana bisa sinergi antara lintas kementerian, menyusun kebijakan sehingga dunia usaha tidak bingung," sambungnya.



Heri mengatakan, saat ini masih ada tumpang tindih aturan yang membingungkan antar kementerian. Seharusnya, setiap instansi dapat menjalankan tugas pokoknya masing-masing agar tak terjadi benturan kebijakan.

"Di sektor hilir dan hulu bisa jadi berantem karena aturan yang beda dari setiap kementerian. Ekspor di tingkat eselon II, tentu ini mereka bisa jalankan tugas setidaknya kementerian perdagangan domain yang sesuai tupoksi, cari pasar aja," katanya.

Sama dengan ekspor, jelas Heri, masalah persoalan yang menghambat investasi masuk ialah tumpang tindihnya peraturan yang ada di pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, yang perlu menjadi perhatian seharusnya ialah memperbaiki koordinasi tersebut.

"Kemudian juga investasi. Bikin kementerian investasi sementara masalah investasi di daerah, bagaimana dibikin tapi di daerah sama juga. Nggak ada efeknya sama investor," tuturnya.

(fdl/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed