Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 05 Apr 2019 14:52 WIB

Geruduk Kantor Pajak, Dokter di Kendari Protes Potongan 100%

Sitti Harlina - detikFinance
Foto: Sitti Harlina/detikcom Foto: Sitti Harlina/detikcom
Kendari - Puluhan dokter spesialis yang bertugas di RS Bahteramas Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi Kantor Pajak Kendari, Jumat (5/4/2019). Kedatangan mereka untuk mengajukan protes atas pemotongan pajak profesi sebesar 100 persen yang dilakukan sejak 2018.

dr Saiful, salah seorang dokter di RS Bahteramas mengungkapkan jika pihak pajak menilai sistem yang diterapkan pada RS Bahteramas merupakan sistem remunerasi, padahal pada RS Bahteramas belum masuk sistem remunerasi.

"Pajak profesi dokter itu adalah 50% dari bruto, sementara kami selama ini dikenakan 100% dari bruto murni, sehingga kami ingin mempertemukan presepsi dengan pajak, yang mana sebetulnya yang harus diikuti," ungkapnya.


Dikatakannya jika remunerasi itu berlaku pada rumah sakit vertikal seperti Rumah Sakit Wahidin Jakarta. Indikatornya memperhitungkan kinerja dari seorang tenaga medis, tanpa memperhitungkan berapa pasien yang dilayani.

"Kalau kami kan tidak, kami hanya kesepakatan perjanjian jasa antara manajemen dengan dokter, perawat. Ini bukan sistem remunerasi, sehingga yang selalu dilontarkan pihak pajak dipotong 100%, kami di sini menyamakan persepsi dan mengundang pihak pajak, tolonglah dicek di lapangan, apakah sistem yang diterapkan sistem remunerasi atau tidak," bebernya.

Literatur yang mereka ambil dari website Direktorat Jenderal Pajak bahwa pajak khusus dokter adalah 50% dari penghasilan bruto. Selain itu dalam contoh pengisian pajak yang lain, memisahkan pengenaan pajak pegawai tetap dengan pajak profesi.

"Kami tidak menyalahkan undang-undang, aturan yang kami pahami sudah betul berdasarkan edaran dari dirjen pajak. Kami hanya ingin menyamakan persepsi implementasi di lapangan," katanya.


Menanggapi protes tersebut, Kepala KPP Pratama Kendari, Joko Rahutomo, berjanji akan mengecek kondisi di lapangan dalam menghitung pajak khususnya untuk dokter.

"Mungkin ini hanya ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Aturan itu semuanya sama. Nanti kita cek sama-sama," janji Joko. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com