.webp)
Salah satunya merevisi aturan tarif maskapai yang saat ini berlaku, namun hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain soal tarif pesawat, berita terpopuler lainnya adalah foto-foto lahan 300.000 hektare (ha) di Kalimantan Tengah, yang kabarnya calon lokasi ibu kota baru di luar Jawa.
Mau tahu informasi selengkapnya? Baca di sini:
Janji Menhub Pangkas Harga Tiket Pesawat
|
Menhub Budi Karya Sumadi/Foto: Grandyos Zafna
|
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji bisa menurunkan harga tiket pesawat sebelum arus mudik Lebaran 2019. Sebelum menurunkan, Budi Karya mengaku akan berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman terlebih dahulu.
"Ya kalau ada klarifikasi tentang governance itu saya akan lakukan sebelum itu (arus mudik)," kata Budi Karya di Komplek Istana, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Budi menjelaskan, lawatannya ke wasit persaingan usaha dan Ombusman RI agar mengetahui jika aksi merevisi aturan tarif batas atas melanggar UU yang berlaku atau tidak.
Sebab, lanjut Budi, penerapan tarif batas atas untuk tiket pesawat sudah tiga tahun tidak dievaluasi. Padahal, setiap dua tahun seharusnya dilakukan evaluasi.
"Ada undang-undang yang dilanggar nggak (...), saya tidak ingin ada satu aturan tidak governance. Oleh karenanya saya perlu konsultasi," ujar Budi Karya.
Ini Calon Lokasi Ibu Kota Baru?
|
Foto: Eduardo Simorangkir
|
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memilih lokasi ibu kota baru nanti di luar Jawa. Nah sebelumnya sempat ramai kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi calon lokasi ibu kota baru.
Pemprov Kalteng juga pernah menyampaikan ada lahan sekitar 300.000 hektare (ha) di antara Kabupaten Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, jika pemerintah memilih lokasi ibu kota baru di Kalteng nanti.
Soal lahan seluas 300.000 ha sejalan dengan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Jumat (3/5/2019). Menurut Sofyan ada lahan milik negara di luar Jawa seluas 300.000 ha yang bisa bisa dipakai sebagai lokasi ibu kota di luar Jawa.
Apakah yang dimaksud Sofyan adalah lahan seluas 300.000 ha di Kalteng itu? Sofyan memilih enggan menjelaskan lokasi lahan tersebut dengan alasan nanti bisa dimainkan para calon tanah.
Tiga Berita Terpopuler Lainnya
|
Presiden Jokowi/Foto: Matius Alfons/detikcom
|
Capres dan cawapres 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengungguli capres cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menurut Sistem Informasi Penghitungan (Situng) suara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B Hirawan menjelaskan apa yang ditakutkan akan terjadi dan mengganggu ekonomi tak terbukti sama sekali.
Hal ini tercermin dari beberapa indikator yang bisa menjadi patokan, antara lain inflasi yang masih sangat terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta risiko yang datang dari sisi eksternal masih relatif terukur dan dapat diantisipasi dengan baik oleh pemangku kebijakan dalam negeri.
"Yang terpenting adalah beberapa indikator makro ekonomi masih menunjukkan tren positif, khususnya ditambah dengan mulai surplusnya neraca perdagangan kita yang secara langsung memperbaiki kondisi neraca transaksi berjalan Indonesia nantinya," kata Fajar saat dihubungi detikFinance, Sabtu (5/4/2019).
Apa Saja yang Akan Ada di Ibu Kota Baru RI?
Rencana pemindahan ibu kota baru sudah disiapkan. Desain awal atau kajian yang diperlukan sudah dipresentasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini.
"Kajiannya sudah ada dari Bappenas untuk segala keperluan pemindahan ibu kota," ungkap Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Lalu, apa saja yang akan ada di ibu kota baru nanti?
Nantinya, dalam rencana ini hanya pusat pemerintahan dan negara saja yang pindah. Sedangkan, untuk pusat bisnis dan keuangan bakal tetap berada di Jakarta.
Oleh karena itu, sarana yang akan disiapkan di ibu kota baru di antaranya adalah kantor-kantor pemerintahan, perumahan aparatur negara, sarana pelayanan sosial dasar seperti sekolah, rumah sakit hingga sarana pelayanan publik lainnya.
Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Pemerintah Lepas Tangan?
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji akan menurunkan harga tiket pesawat sebelum musim mudik lebaran 2019. Hal ini dilakukan karena harga tiket pesawat di dalam negeri masih terlalu mahal.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah tidak bertanggung jawab dengan masalah harga tiket pesawat ini.
Pasalnya harga tiket tak kunjung turun meski peak season telah berakhir. "Pemerintah sengaja lepas tangan, Lebaran itu kan permintaan tinggi dan secara musiman harga tiket seluruh moda transportasi naik, tiba tiba tiket pesawat murah, saya ragu," ujar Bhima kepada detikFinance, Sabtu (4/5/2019)
