Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 08 Mei 2019 16:14 WIB

Isu Reshuffle Menguat, Ekonom Sebut 5 Menteri Ini Pantas Diganti

Vadhia Lidyana - detikFinance
Foto: Rengga Sancaya Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Mendekati masa jabatan terakhir kabinet Jokowi-JK, nasib menteri-menteri sedang hangat dibicarakan. Isu reshuffle pun berhembus.

Bhima Yudhistira, pengamat ekonomi INDEF (Insititute for Development of Economics and Finance) menyebutkan, setidaknya ada 6 menteri ekonomi yang harus segera diganti.

Pertama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Menurut Bhima Enggar saat ini diduga terlibat dengan kasus gula rafinasi yang sedang diselidiki Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Bhima juga menyoroti kinerja dari Enggar termasuk soal neraca perdagangan yang mengalami penurunan.

"Kebijakan-kebijakan impor yang tidak berdasarkan data valid, itu menjadi sumber permasalahan utama dari tingginya defisit perdagangan di 2018 kemarin. Kinerja ekspornya juga tidak siap mengatasi adanya eskalasi perang dagang. Begitu juga antisipasi terhadap diskriminasi produk indonesia diluar negerisehingga kita mengalami penurunan ekspor yg cukup dalam. Khususnya ekspor industri dan komoditas," jelas Bhima ketika dihubungi detikFinance, Rabu (8/5/2019).

Kedua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Bhima mengapresiasi kinerja Darmin selama masa jabatannya, namun ia menilai ada dua kelemahan yang membuatnya harus diganti.

"Kita melihat ada dua kelemahan. Pertama, adanya 16 paket kebijakan itu lemah secara koordinasi. Dan industri manufaktur yang pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi, kisarannya 4%," kata Bhima.


Menurut Bhima, dampak 16 paket kebijakan ekonomi yang ditetapkan pada tahun 2018 belum memberi kemajuan terutama bagi industri manufaktur dan investasi. Sepanjang 2018, realisasi investasi asing minus 8,8% year on year (YoY).

Bhima mengatakan, perlunya sosok baru untuk menggantikan Darmin yang profesional dan usia yang lebih muda. Sehingga, kemampuan untuk mengeksekusi 16 paket kebijakan tersebut bisa lebih ditekankan.

Ketiga, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Banyak indikator yang disebutkan oleh Bhima. Salah satunya adalah swasembada pangan yang dinilainya gagal.


"Faktanya dengan anggaran sampai Rp 117 triliun akumulasi untuk subsidi pertanian selama 4 tahun, itu ternyata belum mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor, khususnya beras. Tahun 2018 itu impor beras mencapai 2,2 juta ton. Jadi program swasembada pangannya tidak berhasil," jelas Bhima.

Kemudian, ia menyebutkan nilai tukar petani yang cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut menyebabkan daya beli petani yang tak kunjung membaik.

Keempat, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto. Bhima menilai Airlangga terpilih sebagai menteri berkaitan dengan aspek politik.

Pasalnya, performa industri Indonesia saat ini mengalami deindustrialisasi secara konsisten. Serta pertumbuhan manufaktur yang sangat rendah. Sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja di industri manufaktur tidak optimal.

"Harusnya lebih cocok diisi orang yang profesional, bukan dari partai. Karena ini berpengaruh terhadap performa industri kita," katanya.

Kelima, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Kejanggalan laporan keuangan Garuda Indonesia menjadi salah satu faktor Bhima menyebut nama Rini. Lalu, rencana holding BUMN dinilainya menurunkan kinerja anak usaha BUMN.

"Kinerja BUMN masih di bawah ekspektasi. Menurut saya perlu ada penyegaran juga," ujar Bhima.

Terakhir, ia menyebutkan pejabat bukan menteri, namun kepala lembaga tinggi. Thomas Lembong, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Thomas dinilai kurang tepat membawahi BKPM.

Karena, realisasi investasi sangat rendah. Bahkan, realisasi investasi asing minus. Selain itu, adany sengkarut kebijakan OSS (Online Single Submission) atau kemudahan perizinan usaha dengan kebijakan PTSP (Pusat Perizinan Terpadu Satu Pintu) yang ada di daerah.

"Dengan adanya sengkarut tersebut itu membingungkan investor. Jadi ini yang harus segera diganti," paparnya,

Bhima menyimpulkan, pergantian ini sebaiknya dilakukan sebelum pelantikan presiden periode 2019-2024 Oktober nanti. Hal tersebut ia sarankan agar presiden mendatang dapat menilai performa menteri-menteri ekonomi baru. (zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com