CONTINUE TO SITE >

Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 12 Jun 2019 14:28 WIB

RI bakal Kirim Utusan ke Inggris Belajar Reformasi Kebijakan Ekonomi

Vadhia Lidyana - detikFinance
Foto: Dok. REUTERS/Vincent Kessler Foto: Dok. REUTERS/Vincent Kessler
Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah melakukan berbagai workshop dengan Inggris untuk membentuk rancangan reformasi kebijakan ekonomi. Selain workshop, langkah lain yang dapat diambil dalam kerja sama ini adalah mengirim utusan ke Inggris untuk mempelajari kebijakan ekonomi di sana.

"Intinya adalah pertukaran informasi, pengalaman, best practice in the world. Itu bentuknya macam-macam. Bisa workshop, atau misal di sana ada kegiatan kita kirim orang kita ke sana untuk mengikuti training. Bisa juga kita bertemu dengan beberapa lembaga yang melakukan praktik itu," jelas Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Bambang Adi Winarso usai acara penandatanganan dokumen kerjasama reformasi regulasi dengan Duta Besar Inggris, Rabu, (12/6/2019).

Lalu, Bambang menuturkan bahwa dipilihnya Inggris sebagai negara tujuan kerja sama ini karena Inggris memiliki pengalaman reformasi kebijakan ekonomi yang baik dalam pemerintahannya.

"Proses perizinan usaha itu termasuk bagus di Inggris. Dia punya satu lembaga yang di bawah perdana menteri itu melakukan reformasi di regulasi. Jadi regulasi perlu dikeluarkan apa enggak? Kalau nggak perlu nggak usah. Kalau perlu seperti apa? Nah itu sudah dijalankan Inggris sejak dulu," ungkap Bambang.



Sementara itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengatakan, Inggris telah mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang sangat baik. Dia mengatakan bahwa International Civil Service Effectiveness Index (InCisSE) telah menobatkan Inggris sebagai negara terbaik dalam membentuk dan mengimplementasikan regulasi. Inggris mempunyai sistem regulasi, termasuk regulasi ekonomi, yang sangat baik.

"Di Inggris ada regulasi perekonomian yang sangat maju berhasil, bisa dicek di beberapa indeks internasional, seperti InCisSE. Tidak hanya pendapat saya, tapi kalau lihat di laporan kredibel, Inggris sangat baik. Karena, dalam sejarah kami melakukan kesalahan, dan belajar keras untuk memperbaiki sistem regulasi kami," ungkap Moazzam Malik.

Inggris juga memberikan dana bantuan sebesar £1,140,000 atau setara Rp 20,6 miliar (kurs Rp 18.000) yang akan berlaku selama 5 tahun hingga 31 Maret 2023 untuk melancarkan kerja sama reformasi kebijakan ini.

Bantuan tersebut bersumber dari hibah Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara melalui Dana Kesejahteraan Pemerintah Inggris untuk memberi bantuan teknis bagi Pemerintah Indonesia, yang dikelola oleh Unit Pelayanan Regulasi Internasional, Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, nantinya kerja sama reformasi regulasi dan dana hibah tersebut akan diutamakan untuk perbaikan perizinan usaha atau juga online single submission (OSS).



"Saya ingin sampaikan Pak Darmin sudah meminta kepada kami untuk segera mempercepat dan akselerate semua step untuk melakukan regulatory reform terutama dalam supporting untuk implementasi OSS," ujar Susiwijono dalam acara penandatanganan dokumen kerja sama reformasi regulasi dengan Duta Besar Inggris, Rabu (12/6/2019).

Lalu, Susiwijono mengatakan, apabila program ini berjalan dengan baik, dalam artian dapat melahirkan kebijakan ekonomi yang efisien maka dapat meningkatkan iklim investasi Indonesia, sehingga mampu membawa pertumbuhan ekonomi inklusif, serta menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia menyambut baik penandatanganan MoU ini. Kami harap program kerja sama ini berjalan dengan baik, dapat membawa perbaikan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi sehingga mampu membawa pertumbuhan ekonomi inklusif, serta menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia," kata Susiwijono.

(zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
Breaking News
×
Putusan Sengketa Pilpres 2019
Putusan Sengketa Pilpres 2019 Selengkapnya