Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 18 Jun 2019 20:00 WIB

DPR Kritik Susi, Izin Usaha Perikanan Tangkap Dipersulit

Vadhia Lidyana - detikFinance
Foto: Vadhia Lidyana Foto: Vadhia Lidyana
Jakarta -

Hari ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi partai PDIP Sudin menegur KKP soal perizinan pengusaha industri perikanan tangkap.

Sebelum Menteri KKP Susi Pudjiastuti memaparkan materi rapat, Sudin menginterupsi dengan menegur Dirjen Perikanan Tangkap Zulfikar Mochtar terkait ucapannya beberapa bulan lalu.

"Saya pernah mendengar Dirjen Tangkap mengatakan beberapa bulan lalu tidak perlu lobi-lobi DPR, saya minta penjelasannya. Di sini, kalau Anda tidak mau diawasi oleh DPR, Anda tidak usah jadi Dirjen. Dan ini dikemukakan waktu di KKP dan mengumpulkan pengusaha kapal tangkap. Saya tidak pernah minta tolong sekali pun, tolong dijelaskan," bentak Sudin dalam rapat kerja tersebut, Selasa (18/6/2019).

Menanggapi hal tersebut, Zulfikar menyampaikan bahwa pernyataan tersebut ditujukan secara umum. Maksudnya, pengusaha industri perikanan tangkap tak perlu lagi melalui proses perizinan yang berlapis.

"Konteks yang kami jelaskan ketika berdiskusi dengan para pelaku usaha itu agar proses perizinan yang dulunya banyak lobi, banyak makelar, banyak calo dari berbagai pihak itu tidak ada lagi, konteksnya ke situ. Jadi secara umum," kata Zulfikar.

"Dulunya itu pengusaha itu hampir tidak pernah mengurus sendiri, dia melalui kemana-mana. Nah ini yang kami tegaskan tidak perlu ada lobi-lobi lagi karena kami sudah menerapkan sistem e-service dan juga online. Sehingga dengan mengirim dokumen saja proyek sudah bisa dilakukan," tambahnya.


Namun, Sudin beranggapan lain. Ia mengatakan bahwa masih banyak perizinan yang ditahan oleh KKP. Sehingga, pengusaha industri perikanan tangkap banyak yang tidak mendapatkan kejelasan mengenai perizinannya.

"Bu Susi, saya sangat mendukung langkah Ibu. Mengenai penertiban perizinan saya dukung. Tidak perlunya ada calo itu sangat bagus sekali. Tetapi jangan mempersulit, pengusaha memasukkan permohonan, kalau dia kurang, bilang punya kamu kurang 3 item bawa pulang. Itu lebih jelas, jangan digantung. Coba tanya, sudah ada yang 6 bulan belum keluar. Dipanggil, dibalikin berkasnya. Itu lebih baik dibandingkan cuma ditumpuk," jelas Sudin yang ditujukan kepada Susi.

Kemudian, Susi mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut.

"Nanti saya akan rapat tersendiri untuk melihat apa yang terjadi. Kemungkinan juga itu (permohonan perizinan yang tidak diproses hingga 6 bulan) tidak sampai ke website-nya KKP, itu kemungkinan. Tapi nanti saya akan periksa lagi," kata Susi.

(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed