Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 09 Jul 2019 20:11 WIB

Waduh! Urus Bea Ekspor di RI 4,5 Hari, Vietnam Cuma Setengah Hari

Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Pradita Utama Foto: Pradita Utama
Jakarta - Masalah birokrasi dan perizinan yang lambat masih jadi tantangan berat bagi Indonesia. Hal itu juga dijumpai dalam urusan kepabeanan ekspor.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, untuk ekspor saja ternyata administrasi dan kepabeanan untuk urusan ekspor di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari.

Lebih tinggi (lebih lama) dibandingkan negara-negara tetangga. Padahal, Singapura cuma setengah hari, maupun Vietnam, Thailand yang sekitar 2 hari.


Demikian juga untuk investasi, Bambang Brodjonegoro memaparkan, untuk memulai bisnis dari ease of doing business terlihat misalkan untuk memulai investasi di Indonesia diperlukan rata-rata masih sekitar 19 hari. Itu masih jauh, lanjut Kepala Bappenas, di atas negara-negara tetangga yang jumlah hari untuk memulai investasinya lebih rendah dari pada Indonesia.

Selain itu, lanjut Bambang, ternyata biaya untuk mulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan biaya memulai investasi di negara-negara tetangga.

Kondisi-kondisi di atas, lanjut dia, menjadi hambatan utama yang membuat RI sulit mendorong perekonomian melesat di atas 5,3%.

"Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi," kata Bambang dikutip dari laman Setkab, Selasa (9/7/2019).

Untuk itu, kata Bambang, Pemerintah akan fokus pada pembenahan birokrasi. Pemerintah tak ingin hambatan regulasi terus-terusan jadi penghalang RI untuk menggenjot perekonomian.

"Solusi yang diusulkan intinya adalah fokus kepada yang namanya penataan regulasi dan khususnya pada regulasi yang dianggap bisa menghambat investasi maupun perdagangan, baik ekspor maupun impor," kata Bambang seraya menambahkan, bahwa ternyata lebih lama dan lebih mahal itu saja membuktikan dari segi daya saing pun Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara tetangga.

"Jadi kuncinya kepada penataan kembali regulasi dan implementasi dari regulasi itu sendiri di lapangan," tegas Bambang.


Intinya, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, Kabinet baru bicara bagaimana masuk atau meningkatkan pertumbuhan optimal ke 5,4% dari 5,3%. Itu saja sudah membutuhkan, lanjut Bambang, yang tadi disampaikan yakni membereskan dulu masalah yang paling berat yaitu masalah regulasi dan institusi yang dianggap belum cukup mendukung ekspor dan ivestasi.

Mengenai arahan Presiden, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa mengatasi masalah regulasi dan institusi itu sangat penting. Terbukti, lanjut Kepala Bappenas, hal itu adalah faktor yang paling menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Tadi poinnya itu sehingga Presiden mengulangi lagi apa instruksi yang sebenarnya sudah disampaikan berkali-kali pada beberapa kementerian," pungkas Bambang.



Tonton Video Basmi Penyelundupan, Bea-Cukai akan Buka Toserba di Perbatasan:

[Gambas:Video 20detik]


Waduh! Urus Bea Ekspor di RI 4,5 Hari, Vietnam Cuma Setengah Hari



Simak Video "Berorientasi Ekspor, Jokowi Goda China untuk Investasi"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com