Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 07 Nov 2019 13:10 WIB

Ini Kebijakan Larangan Transhipment Susi yang Mau Direvisi Edhy

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Edhy Prabowo siap mengeluarkan gebrakan di awal masa kerjanya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP). Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku akan merevisi sejumlah aturan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterbitkan oleh Menteri KP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

"Dari 10 hari saya menjabat banyak yang minta regulasi dikoreksi. Akan saya sampaikan setelah pada waktunya nanti, yang jelas ada rencana untuk merevisi demi kepentingan masyarakat, pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam dan pembudidaya lainnya," katanya di depan para anggota Komisi IV Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11) kemarin.

Sepekan setelah dilantik, Edhy memang mengaku akan merevisi sejumlah kebijakan di KKP yang dirasa menghambat produktivitas. Salah satunya adalah larangan transhipment yang diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 57/Permen-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Permen KP No 30/Permen-KP/2012.

Aturan tersebut mengatur tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Transhipment dianggap bisa dikendalikan lewat teknologi GPS real-time yang bisa melihat posisi kapal secara jelas.

"Lu lagi ngapain di pinggir pantai itu pun kelihatan, sampai 30 senti pun kelihatan, jadi kalau orang ngangkat ikan mindahin ikan kelihatan," kata Edhy.

Larangan transhipment sendiri menjadi salah satu kebijakan Susi Pudjiastuti yang paling 'kontroversial' pada masa awal kerja wanita asal Pangandaran tersebut. Kebijakan tersebut ramai ditentang mulai dari pengusaha hingga di DPR.


Saat itu, anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Daniel Johan mengatakan akibat dari aturan tersebut, banyak pihak dirugikan. Menurutnya, dampak sosial dari aturan itu banyak nelayan yang menganggur dan alih profesinya.

"Yang kita sayangkan adalah, mereka beralih jualan togel sampai menjajakan diri sebagai PSK untuk penuhi kebutuhan hidup mereka," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Pengusaha juga kerap menolak kebijakan larangan transhipment yang dikeluarkan Susi. Mereka menilai kebijakan tersebut menurunkan produktivitas.

"Sebelum transhipment dilarang, 700 ton per bulan. Setelah transhipment tinggal 100 tom, kapal yang beroperasi yang jalan tinggal 3 yang tadinya ada 43 yang jalan," ujar Kepala Cabang PT Cilacap Samudera Fishing di Kendari, Teguh.

(eds/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com