Sri Mulyani Curhat Soal Radikalisme di Kemenkeu

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 23 Des 2019 05:58 WIB
Sri Mulyani Curhat Soal Radikalisme di Kemenkeu. Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan asal-muasal radikalisme masuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu sebelumnya memang sudah pernah dia singgung dalam acara Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa.

Dalam acara Perempuan Hebat untuk Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kemarin, Sri Mulyani mengungkapkan awal mula terendusnya bibit-bibit radikalisme di Kemenkeu.

Lantas bagaimana radikalisme bisa masuk ke instansi yang dipimpin Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu?

Pertama, Sri Mulyani menjelaskan tanda-tanda radikalisme di Kemenkeu itu dipicu saat kontestasi pemilihan presiden 2019.

"Menjelang pemilu kemarin karena salah satu kontestasi itu menggunakan politik identitas, ini menyebabkan banyak sekali rembesan kepada para birokrat kita meskipun seharusnya netral tapi mereka punya aspirasi politik, itu satu," kata dia di Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2019).

Kedua, masalah radikalisme muncul karena topik-topik yang berkaitan dengan institusi Kemenkeu menjadi bahan politik, mulai dari pajak, utang, belanja, hingga belanja infrastruktur. Topik-topik itu menjadi bahan perdebatan.

Lalu mulai muncul eksklusivitas di lingkungan Kemenkeu. Mereka menjadi terkotak-kotak.

"Di Kemenkeu sama mungkin seperti di masyarakat muncul praktek-praktek untuk melaksanakan ajaran agama cenderung lebih eksklusif. Jadi itu apakah dalam bentuk penampilan, apakah dalam bentuk kekhusyukan dan dalam kekelompokan," terangnya.


Saat muncul intoleransi itu lah dirinya menilai bisa berujung memunculkan radikalisme.

"Kalau semakin nggak toleran, lama-lama eksklusif, intoleran dan paling ujung jadi radikal," tambahnya.

Apakah Sri Mulyani makin khawatir isu radikalisme dengan ini?
Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Pemerintah Akan Tunda Iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga Akhir 2020"
[Gambas:Video 20detik]