Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 11 Feb 2020 18:26 WIB

Kenaikan Tarif Penyeberangan Masih Tunggu Keputusan Luhut

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
5 kapal melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk belum memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Foto: Ardian Fanani
Jakarta -

Kenaikan tarif penyeberangan masih belum juga ditetapkan. Kementerian Perhubungan masih berkoordinasi dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Staf Khusus bidang Hukum Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Lambok Nahattands, keputusan penyesuaian tarif penyeberangan harus melalui koordinasi dengan kementeriannya.

"Memang harus seperti itu meminta pertimbangan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang mengkoordinasikan. Bukan panjang tapi memang mekanismenya seperti itu," kata Lambok di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Menurut Lambok, mekanismenya Menteri Perhubungan Budi Kaeya Sumadi harus meminta pertimbangan terlebih dahulu ke kementeriannya. Setelah disetujui, baru Menhub bisa menetapkan tarif yang baru.

"Jadi, mereka itu kan ada usul kemudian Menteri Perhubungan minta pertimbangan dari Kemenko Maritim dan Investasi. Seperti itu saja itu kan hanya mekanisme biasa itu. Tapi, tetap Menteri Perhubungan yang nanti menetapkan," ungkap Lambok.

Para pengusaha penyeberangan sendiri mengaku sudah mengajukan kenaikan tarif sejak tahun 2018. Namun menurut Lambok, usulan tarif ini baru sampai ke pihaknya baru-baru ini.

"2018 kapan? Di sana mungkin (Kemenhub). Di sini mah baru," kata Lambok.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) kecewa sebab menerima penolakan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait penyesuaian tarif penyeberangan yang sudah diajukan sejak September 2018 lalu.

Sebagaimana diketahui, kenaikan tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antara Provinsi terakhir kali terjadi pada bulan April 2017 melalui Peraturan Menteri Perhubungan nomor 30 tahun 2017.
Artinya, moda transportasi ini sudah tidak pernah merasakan penyesuaian tarif kembali selama hampir 3 (tiga) tahun lamanya.

Untuk itu, pada September 2018 lalu, Gapasdap mengajuk usulan kenaikan tarif hingga 38%. Namun, setelah melalui 27 rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemhub) usulan tersebut tetap mendapat penolakan.

"Kami begitu sabarnya, begitu menghormatinya, terhadap Kementerian Perhubungan yang mau melakukan koordinasi rapat sampai 27 kali luar biasa selama kurun waktu yang begitu lama, tapi ujungnya ditolak karena katanya kurang data-data dan masih mentah (usulan kenaikan tarif yang diajukan," tambahnya.

Kenaikan Tarif Penyeberangan Masih Tunggu Keputusan Luhut


Simak Video "Demi Keselamatan Bersama, Luhut Ajak Masyarakat Jangan Mudik"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com