Tak Masuk Perpres, 'Gaji' Rp 500.000 di Kartu Prakerja Jokowi Batal?

Danang Sugianto - detikFinance
Sabtu, 07 Mar 2020 10:10 WIB
Capres Jokowi pamer kartu Pra-Kerja saat kampanye akbar di Malang.
Foto: Noval Dhwinuari Antony/detikcom
Jakarta -

Peraturan Presiden tentang Program Kartu Prakerja telah resmi diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini merupakan tindak lanjut sebelum program itu dilakukan dalam waktu dekat.

Perpres yang dimaksud adalah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Perpres ini ditetapkan pada 26 Februari 2020 dan diundangkan pada 28 Februari 2020.

Dalam perpres ini disebutkan penerima manfaat program ini adalah para pencari kerja atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Sementara itu, Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.

Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, syaratnya harus merupakan warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Manfaat kartu ini sendiri memberikan pelatihan dan insentif. Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti pelatihan.

Pelatihan yang dimaksud meliputi pembekalan kompetensi kerja, peningkatan kompetensi kerja, atau alih kompetensi kerja.

Namun perpres ini tidak menyebutkan besaran dan sistem penyaluran dana insentif. Terkait insentif memang disebutkan dalam pasal 8. Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program pelatihan.

Insentif diberikan dalam rangka meringankan biaya peserta saat mencari kerja dan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja. Bukan hanya insentif, peserta Kartu Prakerja juga akan mendapatkan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti pelatihan.

Namun besarnya tidak disebutkan. Menurut pasal 9 ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan biaya pelatihan dan besaran insentif sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian atau Menko Perekonomian. Setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebutkan biaya insentif untuk peserta Kartu Prakerja mencapai Rp 500 ribu, yang diberikan setelah mengikuti pelatihan. Selain itu, diberikan biaya untuk mengikuti pelatihan.

Masih ada satu perpres lagi yang belum keluar. Klik halaman selanjutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2