500 TKA China Ditunda Masuk RI, Kenapa?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 06 Mei 2020 19:30 WIB
tenaga kerja asing
Ilustrasi/Foto: Fuad Hasim/Tim Infografis
Jakarta -

Rencana 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang akan bekerja di pabrik pemurnian alias smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) jadi polemik. PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel dilaporkan telah mendapatkan izin mendatangkan ratusan pekerja ini pada 22 April lalu.

Namun rencana ini ditolak habis-habisan oleh pemerintah daerah setempat. Akhirnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunda rencana kedatangan 500 TKA dari China. Penundaan dilakukan hingga keadaan normal dan dinyatakan aman.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah disebut telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) Aris Wahyudi untuk memerintahkan PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe menunda kedatangan ratusan TKA dari China.

"Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020).

Polemiknya sendiri muncul kala Gubernur Sultra Ali Mazi menolak apabila ratusan TKA ini masuk ke Konawe. Ali menilai suasana kebatinan masyarakat belum bisa menerima 500 pekerja China ini.

"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Ali di Kendari, seperti dilansir Antara, Rabu (29/4/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang menegaskan semua pimpinan DPRD siap membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani Gubernur dan Forkopimda Sultra, guna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan tersebut.

"Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirim surat ke presiden agar membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut," ujar Muh Endang.

Kembali ke Soes, dia mengatakan Kemnaker sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait masalah TKA ini.

Dia juga menerangkan penundaan kedatangan ratusan TKA China ini merupakan usulan dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara.



Simak Video "Aksi Penolakan TKA China Dipukul Mundur, 105 TKA Lolos"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)