BPK: Temuan Rp 106,13 T Kerugian Negara Sudah Ditindaklanjuti

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 14 Mei 2020 17:45 WIB
Gedung BPK/Foto: Istimewa
Foto: Gedung BPK/Foto: Istimewa
Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan atas hasil pemeriksaan periode 2005-2019 temuan yang telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset, penyetoran ke kas negara, daerah atau perusahaan mencapai Rp 106,13 triliun.

Informasi itu dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 yang telah disampaikan oleh Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna, kepada Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, siang tadi, Kamis (14/5/2020).

"Presiden didampingi oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara dan sudah ada diskusi yang sangat produktif yang dalam diskusi itu kami juga sepakat di mana Badan Pemeriksaan Keuangan pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan upaya mitigasi risiko pascapandemi COVID-19," kata Agung.

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2019. Pada periode tersebut, BPK telah menyampaikan 560.521 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa, dan sebanyak 416.680 rekomendasi (74,3%) telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Hasil pemantauan juga menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan senilai Rp 3,20 triliun. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp 284,90 miliar, pelunasan sebesar Rp 1,14 triliun, dan penghapusan sebesar Rp 82,83 miliar. Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp 1,69 triliun.

Ketua BPK menyebutkan bahwa IHPS II tahun 2019 mengungkapkan 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan yang terdiri dari 971 (18%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 1.725 (31%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 6,25 triliun, serta 2.784 (51%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,35 triliun.

Dari 1.725 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, sebanyak 1.270 (74%) sebesar Rp6,25 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp1,29 triliun yang berasal dari 709 permasalahan; potensi kerugian sebesar Rp1,87 triliun yang berasal dari 263 permasalahan; serta kekurangan penerimaan sebesar Rp3,09 triliun yang berasal dari 298 permasalahan.

Ketua BPK berharap informasi yang disampaikan dalam IHPS II Tahun 2019 dapat mendukung tugas dan wewenang pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta mendorong pengelolaan keuangan negara yang memberi dampak positif bagi tujuan negara.



Simak Video "BPK: Jiwasraya Rekayasa Laporan Keuangan tahun 2006"
[Gambas:Video 20detik]
(das/fdl)