Dana Pemprov Rp 170 T 'Nganggur' di Bank, Jokowi Kesal

Tim detikcom - detikFinance
Kamis, 16 Jul 2020 10:55 WIB
BUMN percetakan uang, Perum Peruri dibanjiri pesanan cetak uang dari Bank Indonesia (BI). Pihak Peruri mengaku sangat kewalahan untuk memenuhi pesanan uang dari BI yang mencapai miliaran lembar. Seorang petugas tampak merapihkan tumpukan uang di cash center Bank Negara Indonesia Pusat, kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (21/10/2013). (FOTO: Rachman Haryanto/detikFoto)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibikin kesal karena masalah serapan anggaran yang masih minim. Kali ini dia menyindir pemerintah provinsi (pemprov) karena ada dana pemprov yang masih mengendap di bank senilai Rp 170 triliun.

"Perlu saya ingatkan, uang pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, guede sekali ini. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Kemarin saya ulang lagi, ini enggak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota," ujarnya saat memberikan pengarahan di depan para gubernur di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).

Awalnya Jokowi mengatakan, jatuhnya perekonomian akibat pandemi saat ini hanya bisa diselamatkan oleh anggaran pemerintah. Oleh karena itu, penyerapan anggaran baik di pusat maupun daerah sangat berarti untuk menggenjot roda ekonomi.

"Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada ngerem," tuturnya.

Oleh karena itu, dia berharap para gubernur bisa mempercepat serapan anggaran dana pemprov. Dengan begitu, konsumsi yang masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi bisa terdorong.

"Kalau ekonomi di provinsi bapak-ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ. Enggak bisa lagi kita mengharapkan sekali lagi, investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," katanya.

Jokowi kemudian menjabarkan realisasi belanja pemprov yang masih berada di kisaran 16-45%. Terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa. Jika dilihat secara keseluruhan, belanja modal dianggap masih sangat rendah.

"Belanja modal, coba kita lihat. Sumatera Selatan, hati-hati masih 1,4%, ini sudah bulan Juli, belanja modalnya. Sulawesi Tenggara belanja modal 5,6%, Papua 4,8% Maluku Utara 10,3%, NTT 19,6%, Kalimantan Barat, 5,5%, Aceh, 8,9%. Masih rendah-rendah sekali, hati-hati. Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya," tegasnya.

Berikut realisasi total belanja APBD yang dibacakan Jokowi:

Berikut realisasi total belanja APBD yang dibacakan Jokowi:

DKI (Jakarta), 45%;
Nusa Tenggara Barat, 44%;
Sumatra Barat, 44%;
Gorontalo, 43%;
Kalimantan Selatan, 43%;
Provinsi Bali, 39%;
Kalimantan Tengah, 38%;
Provinsi Banten, 37%;
Kepulauan Riau, 35%;
Sulawesi Selatan, 34%;
Lampung, 32%;
Papua Barat, 32%;
Kalimantan Utara, 31%;
Bangka Belitung, 31%;
Kalimantan Timur, 31%;
Jawa Timur, 30%;
Sulawesi Utara, 29%;
Jambi, 28%;
Bengkulu, 27%;
Sulawesi Tengah, 27%;
Yogyakarta, 27%;
Jawa Tengah, 27%;
Riau, 27%;
Sumatera Utara, 25%;
Jawa Barat, 24%;
Sulawesi Barat, 24%;
Aceh, 23%;
Kalimantan Barat, 22%;
Maluku, 21%;
Nusa Tenggara Timur, 21%;
Maluku Utara, 17%;
Papua, 17%;
Sulawesi Tenggara, 16%;
Provinsi Sumatera Selatan, 16%.



Simak Video "Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-59 di Istana"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)