Butuh Internet Murah buat Belajar di Rumah, Bisa Pakai Dana BOS?

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 27 Jul 2020 17:00 WIB
dana bos
Foto: Andhika Akbarayansyah/Tim Infografis

Lalu, bisa juga untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah lainnya seperti pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

Selain itu, dana BOS juga bisa digunakan oleh Kepala Sekolah untuk membayar honor para guru non ASN atau guru honorer yang diharuskan mengajar dari rumah. Adapun, aturan ini diteken oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada 9 April 2020 dan diundangkan pada 13 April 2020.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai, dengan banyaknya aktivitas yang mesti dilakukan secara online muncul sejumlah permasalahan di lapangan. Menurutnya, pemerintah mesti sigap untuk masalah ini.

"Dan dengan PJJ terlihat banyak permasalahan seperti akses listrik yang tidak ada, akses internet yang belum tersedia, juga akses internet yang lambat dan tidak stabil. Kalaupun ada akses, tidak semua memiliki perangkat ponsel dan laptop serta pulsa. Para Menteri harus sigap mengatasi hal tersebut," katanya kepada detikcom, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, pemerintah mesti turun ke lapangan untuk memasang jaringan internet di wilayah yang belum terjangkau dan memberikan sumbangan perangkat seperti laptop dan ponsel. Kemudian, perlu juga subsidi bahkan internet gratis.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah memang perlu memberi subsidi kuota internet khususnya untuk kegiatan pendidikan. Sebab, internet memakan biaya yang cukup besar.

"Kalau sekarang kebutuhan katakanlah mereka dapat bansos, masyarakat miskin katakan paling tinggi Rp 600 ribu, tapi per bulan untuk biaya internet satu siswa bisa lebih dari Rp 200 ribu itu kalau satu anak, kalau berapa anak bayangkan itu karena kuotanya besar," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan anggaran untuk kegiatan pendidikan ini. Jika tidak, maka akan berisiko pada daya beli masyarakat.


(hek/dna)