Defisit APBN 2021 Diproyeksi Melebar, Ekonom: Ini Berbahaya!

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 28 Jul 2020 14:21 WIB
Infografis APBN 2018
Ilustrasi/Foto: Tim Infografis: Zaki Alfarabi
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini memanggil para menteri dalam rapat terbatas membahas rancangan postur APBN 2021. Dalam rapat tersebut salah satunya disepakati untuk memperlebar defisit APBN 2021 menjadi 5,2%.

Usai ratas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah sebelumnya sudah mengirimkan rancangan awal defisit APBN 2021 di level 4,17%. Namun DPR memberikan catatan defisit itu bisa ditingkatkan ke 4,7%.

Merespons hal tersebut, Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan pemerintah akan ancaman pemulihan ekonomi akibat dampak virus Corona (COVID-19) yang akan berlangsung lama.

Pasalnya, jika defisit APBN ini diperlebar, maka berdampak buruk pada fiskal pemerintah di tahun depan. Tauhid mengatakan, fiskal pemerintah di tahun 2021 tak akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 ini yang dipatok defisit 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara, bunga dari utang pemerintah atau surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) kian membengkak. Dan implikasinya ialah ruang untuk ekspansi fiskal semakin sempit.

"Beberapa tahun mendatang, ruang fiskal terbatas untuk melakukan ekspansi fiskal, dan tergerus untuk bayar bunga pokok dan bunga utang, dengan tambahan ini 2021 defisit. Ruang fiskal akan semakin terbatas, dan pemulihan ekonomi akan jauh lebih lama dari yang diperkirakan," kata Tauhid dalam webinar KTT Indef, Selasa (28/7/2020).

Ia memprediksi, proses pemulihan ekonomi dampak COVID-19 bisa berlangsung hingga tahun 2023, dan pelebaran defisit juga berpotensi masih dilakukan di tahun tersebut. Hal ini berbahaya jika tak ada upaya konkrit dari pemerintah untuk menjaganya.

"Dengan penambahan defisit, kemampuan pemerintah untuk menanggulangi pemulihan ekonomi itu harus dibagi dalam beberapa tahun mendatang dan sampai 2023. Proporsi naiknya defisit APBN 2022-2023 masih relatif tambah besar dan ini berbahaya kalau pemerintah tidak melakukan berbagai upaya," ujar Tauhid.

Selain itu, Tauhid mengatakan, utang pemerintah ini masih akan terus menghantui, bahkan hingga pemerintahan baru mengingat tenornya yang cukup panjang.

"Tenor SBN rata-rata tidak jangka pendek, tapi 5-10 tahun. Artinya yang menanggung utang adalah pemerintah berikutnya, meskipun utang itu dilakukan sekarang," imbuh dia.

Menurut Tauhid, defisit APBN sebesar 6,34% di tahun ini seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendongkrak perekonomian. Sayangnya, realisasi dari berbagai program dalam PEN masih berjalan lambat.

"Defisit 6% banyak tidak dimanfaatkan, program tidak optimal, dan ke masyarakat juga masih rendah. Tapi sudah kadung ke skema pembayaran utang dan itu ada bunga yang harus dibayar," tutup dia.



Simak Video "Jokowi Sebut Penanganan Corona Bikin Defisit APBN Bertambah"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)